Sumbawa, pulausumbawanews.net – Meski masih moratorium, namun tekad masyarakat pulau Sumbawa untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), kian menguat. Bahkan pada hari Kamis 15 Mei 2025 ada rencana sejumlah elemen masyarakat yang mewakili lima Kabupaten/Kota se -Pulau Sumbawa menggelar aksi demonstrasi di area Pelabuhan Pototano.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumbawa Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov menyatakan, Fraksi PKS Dapil Pulau Sumbawa, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi NTB hingga DPR RI telah menyatakan dukungannya terhadap percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). “Setiap momen Pilpres, Prabowo selalu menang baik di Pulau Sumbawa khususnya dan NTB umumnya. Jadi sudah sewajarnya Presiden Prabowo mendukung terealisasinya PPS demi peningkatan kesejahteraan warga Pulau Sumbawa,” beber M Takdir yang diwawancarai media ini, Rabu (14/5/2025).
M Takdir yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa ini juga menyatakan dukungannya terhadap rencana aksi damai yang akan digelar sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa di Pelabuhan Pototano pada 15 Mei mendatang. Aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah segera mengesahkan pembentukan PPS.
PPS ini merupakan perjuangan panjang. Ketika desain DOB kembali dibahas oleh Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga aksi ini menemukan momentumnya.
Komisi II DPR RI dan Kemendagri telah sepakat menyusun desain pengembangan provinsi di Indonesia. Karena itu, menurutnya, aksi penyampaian aspirasi tersebut merupakan langkah yang wajar. Gerakan ini merupakan respons terhadap kesepakatan tersebut. Masyarakat ingin mengingatkan kembali bahwa agenda PPS masih menjadi perjuangan yang relevan.
Takdir menegaskan bahwa usulan Pulau Sumbawa telah memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi provinsi tersendiri. “Oleh karena itu, tuntutan rakyat agar pemerintah pusat mempertimbangkan pembentukan PPS harus dihargai,” ujarnya.
Sementara terkait isu, akan ada blokade jalan protokol di area Pelabuhan Poto Tano, Takdir mengungkapkan, menurut informasi yang diperolehnya, tidak ada niat masyarakat untuk memblokade atau mengganggu pelayanan publik. Aksi ini murni untuk mengingatkan bahwa ada agenda yang belum selesai diperjuangkan.
Ia juga mengimbau aparat keamanan agar tidak berspekulasi atau mengambil tindakan yang bisa memecah belah masyarakat. Takdir memastikan bahwa aksi ini bersifat damai dan tidak akan menimbulkan keresahan publik. (PSa)
