Wabup Minta Penanganan Covid-19 di Sumbawa Dievaluasi

Sumbawa, PSnews – Wakil Bupati Sumbawa – Mahmud Abdullah menggelar rapat harian terbatas bersama Sekda, seluruh Asisten Setda, Kepala Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, dan DPMD, pada Senin (18/5). Dalam pertemuan itu, diminta agar penanganan covid-19 yang sudah berjalan selama ini di Kabupaten Sumbawa dapat dievaluasi, terutama dari segi anggaran. “Kami sudah melakukan rapat evaluasi. Saya minta untuk ditinjau dari segi anggaran,’’ kata Haji Mo – sapaan akrab Wabup kepada wartawan diruang kerjanya, usai pertemuan.

Wabup mencontohkan beberapa kegiatan yang perlu dievaluasi, seperti tes swab massal yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Ketika kegiatan itu dinilai lebih efektif dari pada harus melakukan rapid tes terlebih dahulu, maka tes swab dinilai perlu menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan kembali. “Seperti swab yang dilakukan kemarin, coba evaluasi. Kalau efektifnya swab lebih bagus, lebih efektif, biaya tidak lebih mahal, kenapa tidak langsung saja kita lakukan swab, tidak usah rapid tes. Itu saya minta untuk dievaluasi mulai tadi. Karena kalau rapid tes, pada akhirnya di swab juga. Apakah itu tidak mubazir. Ini yang saya suruh lihat mereka dulu. Kalaupun protokol kesehatannya harus rapid tes dulu, itukan protokol mereka, yang tanggung semua kan kita, bukan mereka (Pusat). Dana-dana kan dana kita, bukan mereka. Kalau ada rapid kita diberikan, tidak apa-apa kita laksanakan. Tapi kalau dana APBD juga, kenapa tidak kita cari yang lebih efektif,’’ terangnya.

Diungkapkan, dalam pertemuan tadi belum ada keputusan yang final terkait hasil. Pihaknya masih meminta jajaran terkait untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu. “Belum ada keputusan tadi, tapi coba dicari dulu. Kita harap ini secepatnya,’’ tuturnya.

Selain poin itu, lanjut Wabup, kegiatan lain yang perlu dievaluasi yakni tentang tugas-tugas yang sudah dilaksanakan selama ini, seperti penjagaan di gerbang-gerbang yang ada. Pihaknya ingin mengetahui apa tindaklanjut dari kegiatan yang telah berjalan cukup lama tersebut, apakah hanya mendata warga yang keluar masuk atau ada tindaklanjut lainnya yang lebih dari itu. “Setelah warga dicatat apakah hanya sampai situ saja, apa tindaklanjutnya kembali, kan itu namanya evaluasi. Jangan hanya itu saja kita laksanakan tanpa ada evaluasi. Sudah berapa bulan kita laksanakan, ada tidak tindaklanjutnya. Kalau tidak ada, kenapa tidak kita hentikan saja, alihkan ke yang lain.

Namun, kalau memang kegiatan di gerbang masuk Kabupaten ada tindaklanjutnya, maka hal itu akan tetap dilaksanakan. Namun perlu ada evaluasi semua, dari kegiatan-kegiatan yang telah berjalan. “Termasuk kalau ada pemborosan anggaran, kita coba dievaluasi,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *