Pertajam Ranperda Kades, DPRD Sumbawa Studi Banding ke Lombok Tengah

Lombok Tengah, pulausumbawanews.net – Dalam upaya mempertajam muatan isi dan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Perda Kabupaten Sumbawa nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa (Kades), Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja, studi banding ke DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis 7 Oktober 2021. Rombongan Pansus 1 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq ini, diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Komisi IV dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Abdul Rafiq dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan yang muncul saat pembahasan Ranperda Kepala Desa disusun dan juga solusi yang diharapkan sehingga dapat ditetapkan menjadi sebuah keputusan yang dituangkan dalam butir-butir pasal dalam Ranperda. “Di kabupaten Sumbawa Perda yang terkait dengan Desa dipecah menjadi tiga, yakni Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Yang kami bawa sekarang adalah perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,” papar Rafiq pada pertemuan tersebut.

Rafiq mengungkapkan, saat diskusi Pansus I dengan Pemda Sumbawa cukup panas dan agak sengit terkait seleksi persyaratan pencalonan Kepala Desa. “Bahkan poin seleksi tambahan lebih dari lima klausul. Di Sumbawa persyaratan tes Psikotes ini banyak yang menyebabkan tereliminasinya incumben,” bebernya.

Banyak terjadi dinamika di desa-desa, dimana kepala desa incumben gagal jadi calon. Bahkan kepala desa yang menjabat sebagai ketua FK2D juga gugur. “Atas dasar ini, kemudian kami evaluasi dan merespon aspirasi dari masyarakat,” tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Yang ingin dibenahi, adalah bagaimana agar calon yang ikut benar-benar memiliki kemampuan, pengalaman, tingkat pendidikan dan usia yang dapat mendukung kinerjanya sebagai kepala desa. “Inilah yang kami inginkan, sehingga permasalahan ini dapat teratasi dengan baik dan adil,” harap Rafik yang juga Ketua Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa ini.

Kemudian lanjutnya, pihaknya mendengar ada regulasi Perda dan Perbup di Lombok Tengah yang memiliki cara yang baik dalam mengatur persyaratan pencalonan ini. “Itulah yang mendorong kami melakukan studi banding ke sini,” ujarnya.

Atas permasalahan ini Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah H. Maliki SAg, bersama Ketua Komisi IV bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu bagian hukum dan Dinas PMD, memberikan beberapa penjelasan. Dipaparkan, seleksi pencalonan Kepala Desa dibebani dengan persyarat dari awal untuk melengkapi dengan jumlah dukungan KTP minimal 12,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa. Dengan diterapkannya persyaratan ini, maka hanya sedikit desa yang calonnya lebih dari 5 (lima). Sedangkan yang calonnya lebih dari 5 dilakukan scoring untuk dirangking. “Persyaratan foto kopi KTP awalnya adalah mengikuti konsep KPU dalam penjaringan calon independen, sehingga dilakukan verifikasi faktual semua dukungan atas persyaratan pencalonannya. Dalam pelaksanaannya ada kendala juga, seperti masyarakat tidak mau diverifikasi karena alasan kekerabatan dengan bakal calon. “Bahkan ada yang bawa-bawa parang kepada tim verifikasi. Kemudian kami evaluasi hingga diganti dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan saja tanpa materai,” terang Maliki.

Sedangkan yang diverifikasi faktual hanya pada dukungan KTP yang double, untuk mengetahui mana kandidat yang didukung.

Selanjutnya, pihak Dinas PMD menambahkan terkait dengan seleksi tambahan pada calon yang lebih dari lima ada mekanismenya yang diatur dalam Perbup. Diatur cara melakukan seleksi dan skoring atas indikator pengalaman kerja di instansi pemerintahan, pendidikan, usia disertai dengan bobot nilai. “Indikator tersebut kita skor dan dilakukan rangking. Tentunya dengan metode ini lebih adil dan jelas, sehingga permasalahan calon yang memiliki kemampuan, pengalaman menjadi kepala Desa dapat diakomodir. Adapun rincian pengaturannya ada formatnya dalam perbup termasuk nilai skornya,” jelasnya.

Sementara itu terkait implementasi di lapangan, dengan persyaratan KTP ini, justru banyak incumbent yang gugur. Mereka kalah lantaran kalah start atau terlambat memasukkan persyaratan. Bisa juga karena tidak disenangi oleh masyarakatnya. Jadi masalah kesempatan untuk menjadi calon dengan adanya Persyaratan KTP ini adalah adil untuk semua pihak. Jika kepala desa masih disayang maka akan didukung masyarakat,” bebernya.

Hanya saja cara ini tidak sederhana dan membutuhkan biaya. Sehingga kalau di Sumbawa ingin diterapkan perlu juga memperhatikan tentang kesiapan biaya.

Terhadap penjelasan tersebut mendapatkan tanggapan balik dari anggota pansus I diantaranya Ketua Pansus Syaifullah SPd, dan Achmad Fachri SH. Regulasi yang menaungi pemilihan kepala desa ini perlu diubah berdasarkan masukan dari masyarakat. “Awalnya kami berfikir hanya masalah seleksi tambahan, tapi setelah saya dengar penerapan di Lombok Tengah, juga ada hal lain yang menarik, yakni persyaratan KTP sejak awal pencalonan. Kami di Sumbawa banyak menangani kasus Kades saat pra dan pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa sedikiitnya ada 12 desa yang difasilitasi di Komisi I,” beber Syaifullah.

Hal senada disampaikan Achmad Fahri, setelah mendengar penjelasan dari Dinas PMD Loteng tentang kepala desa dan perangkat desa, ia berharap untuk dapat disederhanakan. Seiring dengan arahan presiden RI agar menyederhanakan semua urusan, termasuk di Pilkades sangat rentan dengan politik praktis,” kata Fachri yang juga ketua DPD PAN Sumbawa ini

Hanya saja, lanjut Fachri, pada syarat seleksi tambahan ini harus masuk dalam Perda dan secara teknis diatur dalam peraturan Bupati.

Diakhir pertemuan, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq menyampaikan harapannya semoga bahan dan penjelasan dari Pemerintah Daerah Lombok Tengah menjadi modal besar Pansus I dalam menyempurnakan Ranperda Kades. “Demikian pula Kepada Bagian Hukum setda Sumbawa agar dapat mengkaji lebih dalam dengan Bagian Hukum setda Lombok Tengah,” tandasnya.

Lebih lanjut Rafiq menegaskan, hal penting yang sering jadi masalah terutama pada point seleksi tambahan Pilkades. Apabila calon kadesnya lebih dari 5 sesuai Permendagri, maka harus dilakukan seleksi tambahan. Dan pada seleksi tambahan ini diberikan kewenangan daerah untuk berinovasi. “Di Sumbawa, dengan adanya tes akademik dan psikotest, berdampak pada banyaknya calon kades yang dicintai masyarakat, justru gugur dalam seleksi. Ini yang kita hindari, adanya permainan-permainan dalam seleksi tambahan. Kita maunya dalam seleksi tambahan cukup dengan syarat tingkat pendidikan, usia, pengalaman kerja. Dan ada satu syarat lagi jadi calon yang akan kita masukkan, yaitu dukungan KTP dan surat pernyataan dukungan masyarakat. Kita buat ambang batas persentase dukungan. Kalau di Loteng minimal 12 persen,” pungkasnya.

Adapun anggota Pansus I DPRD Kabupaten Sumbawa yang hadir adalah Syaifullah SPd, Hasanuddin SE, Cecep Liesbano SIP, MSi, Achmad Fahri, SH, Syaripudin, Gitta Liesbano SH, M.Kn, Hasanuddin HMS, Sukiman K SPdi, Hj Yuliana, Sri Wahyuni SAP dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa. (PSmakruf)

Komentar

comments

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *