Sumbawa, PSnews – Rapat Paripurna DPRD Kab Sumbawa digelar Kamis (24/6) dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Dewan atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, Dipimpin Oleh Ketua DPRD Abdul Rafiq. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Drs. Mohamad Ansori, dan Nanang Nasiruddin SAP. Serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Hasan Basri MM Bersama Forkompinda.
Melalui Juru Bicaranya, Hamzah Abdullah, Fraksi Gerindras menyampaikan apresiasi dan kritik atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa. “Pemerintahan Mo – Novi, hari ini genap berusia 60 hari kerja. Meski usia ini masih terbilang relatif singkat untuk menentukan arah pembangunan Sumbawa ke depan, akan tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk memenuhi janji politik dalam 100 hari pemerintahan sebagaimana yang dinantikan oleh masyarakat Tana Samawa. Kami Fraksi Gerindra tidak menafikkan adanya lampunisasi di seluruh bangunan-bangunan pemerintah yang ada di Kabupaten Sumbawa, namun yang terpenting bagi kami untuk masyarakat adalah bagaimana upaya pemerintah Mo-Novi untuk menciptakan/menghadirkan cahaya-cahaya kehidupan bagi masyarakat agar Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban dapat terwujud di tengah masyarakat. Bukan hanya jargon dan janji politik semata,” papar Cha sebutan akran Hamzah Abdullah.
Terkait infrastruktur jalan di kecamatan Batulanteh yang selalu menyisakan banyak persoalan ketika musim hujan, mulai dari jembatan putus hingga jalan rusak, pada kesempatan ini, fraksi Partai Gerindra meminta tanggapan sekaligus klarifikasi dari Bupati Sumbawa berkenaan dengan 100 hari pertama yang selama ini didengungkan. “Kami anggap itu penting agar kemerdekaan masyarakat Batulanteh dapat terwujud dan tidak hanya sekedar janji dan komunitas politik,” ujar wakil rakyat dari Dapil 5 ini.
Di usia pemerintahan yang baru seumur jagung, kompleksitas masalah bermuncul di sana-sini. Sebut saja tentang keberadaan Pasar Seketeng yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Terkait keberadaannya, Fraksi Gerindra sudah dari awal tetap komit dan konsisten dalam mengawal sejak dari perencanaan yang dianggap menyalahi aturan tentang dokumen wajib amdal bukan UKL-UPL sampai dengan proses pembangunannya. Dan saat ini masalah baru bermunculan karena proses pembangunannya di APBD tahun 2020 sudah selesai, namun dalam perjalanannya ada anggaran yang tidak diketahui secara jelas sumbernya. “Pasalnya ada beberapa petak yang dirobohkan dan setelah itu dibangun kembali. Padahal pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati sangat memahami proses penganggarannya. Untuk itu, kami meminta kejelasan terkait hal tersebut secara terbuka dan transparan. Disamping semrautnya penataan, lahan parkir hingga saluran yang masih belum tuntas. Penataan para pedagang yang kami anggap tidak jelas karena banyaknya keluhan yang menciderai rasa keadilan masyarakat. sebagai bentuk komitmen dalam mengawal proses ini. Kami Fraksi Gerindra mendorong persoalan ini untuk mengarah kepada terbentuknya panitia khusus (pansus) pasar seketeng,” bebernya.
Disamping itu juga, yang harus menjadi perhatian pemerintah sekarang adalah terkait lahan pengganti balai benih utama (BBU) Sering pasca lokasi tersebut beralih fungsi menjadi rumah sakit umum daerah (RSUD) karena sejauh ini lahan pengganti masih belum jelas keberadaannya.
Tak hanya itu, yang tak kalah memprihantinkan adalah tentang kejelasan operasional Pasar Utan yang telah dibangun karena berdasarkan kondisi saat ini keberadaannya belum difungsikan.
Terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Sumbawa untuk lebih memaksimalkan dan mendorong potensi yang ada dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan PAD seperti sektor pariwisata di seluruh wilayah kecamatan, pasar-pasar, lahan parkir, pajak SPPT, sarang burung walet, cafe-cafe kopi yang bermunculan di wilayah perkotaan, serta beberapa hotel dan penginapan atau home stay dan mungkin masih banyak lagi yang perlu untuk diinventarisir. Hal ini butuh perhatian sehingga dapat menaikkan target PAD.
Demikian pula kebijakan pembangunan daerah harus sinkron dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga tidak mendapatkan keuntungan ganda. Pembelanjaan diarahkan kepada skala prioritas pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Strategi belanja ini akan mampu menyedot anggaran pusat sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan. “Kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa pembangunan di Kabupaten Sumbawa dibebankan pada APBD semata. Padahal ada beberapa MoU yang telah disepakati antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunannya. Sebut saja Bendungan Beringin Sila dan RSUD. Ini tentunya tidak lepas dari transparansi tata kelola keuangan daerah yang sebelumnya. Kami berharap hal ini tidak akan terjadi lagi di kepemimpinan mo-novi,” harapnya.
Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal penting yang harus mendapatkan perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah, diantaranya sebagai berikut :
1) Terkait dengan manajemen dan pelayanan PDAM yang banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat, sehingga sangat merugikan sebagai konsument untuk itu, kami berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat memanggil direktur utama terkait persolan tersebut.
2) Terkait program STBM untuk tetap dilanjutkan khususnya dikecamatan alas, karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki jambanisasi.
3) Terkait pembangunan jalan, fraksi partai Gerindra meminta kepada pemerintah, untuk memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Misalnya: jalan menuju ke pulau bungin untuk dilanjutkan pengaspalannya.
4) Terkait dengan pembagian lahan transmigrasi yang bermasalah dusun brang lamar desa emang lestari kecamatan lunyuk untuk itu, kami Fraksi Gerindra meminta agara persoalan tersebut segera terselsaikan mengingat gejolak yang muncul antar warga masyarakat.
5) Terkait keberadaan bendungan plara di kecamatan lunyuk yang sudah terjadi pendangkalan yang diakibatkan oleh sedimentasi yang sudah menumpuk sehingga mengakibatkan debit air menjadi berkurang, untuk itu kami Fraksi Gerindra meminta kepada bupati untuk mencari solusi agar hal tersebut bisa segera teratasi.
6) Terkait jalan menuju Orong Telu, jalan menuju Lantung-Ropang, serta sambungan jalan dari desa padasuka ke desa suka maju kecamatan lunyuk kami fraksi partai Gerindra meminta agar jalan tersebut dapat diperhatikan baik status dan pembangunannya.
7) Terkait jembatan kompensional penghubung antara desa lunyuk ode menuju dusun suka jaya desa lunyuk rea, tidak ada akses karena jembatan tersebut putus total, kami fraksi partai Gerindra meminta jembatan tersebut untuk dapat menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten.
8) Fraksi partai Gerindra meminta kepada dinas terkait untuk dapat memperhatikan tebing disepanjang tanjakan seketeng menuju btn bukit permai karena sering terjadinya pohon tumbang. Ini sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.
9) Terkait keberadaan puskesmas yang dibangun pada tahun 2019 di desa padasuka kecamatan lunyuk yang sampai saat ini belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena alat kesehatan yang tidak memadai, sanitasi air tidak ada, atap bangunan bocor, ac ruangan tidak ada, dan paping blok dari pintu masuk juga tidak ada. Untuk itu kami fraksi partai Gerindra meminta kepada pemerintah untuk segera membenahi, guna memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat.
10) Terkait dengan pemutihan seluruh cagar budaya di indonesia pada tahun 2015 oleh pemerintah pusat maka kami fraksi partai gerindara meminta kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran kembali bangunan cagar budaya dan benda cagar budaya yang ada dikabupaten Sumbawa seperti istana dalam loka, istana bala kuning, istana bala putih, makam sampar, situs raboran dan beberapa cagar budaya lainnya. Disamping itu juga, kami fraksi partai Gerindra mendukung penuh terbentuknya kota pusaka sumbawa besar dengan mempersiapkan diri menjadi ibukota kebudayaan pada tahun 2023. “Sebelum kami mengakhiri pemandangan umum fraksi partai Gerindra, kami mengajak semua pihak untuk turut serta mengawal proses pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa agar berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita bersama, paling tidak janji politik dapat di wujudkan dalam masa pemerintahan ini,” pungkas Hamzah. (PSmar)
