Sumbawa, PSnews – Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril menandatangani SK Siaga Darurat Kekeringan, pada Senin lalu. Hal itu dikeluarkan menyusul adanya pengajuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, terkait beberapa wilayah yang mengalami kekeringan, sehingga mengakibatkan minimnya ketersediaan air bersih. “SK siaga darurat kekeringan itu kita ajukan mulai tanggal 3 Juli ke Bupati, SK itu sudah keluar hari Senin lalu,’’ terang Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa – A Rahim kepada wartawan.
Diungkapkan, sebanyak 17 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan, dan berakibat terhadap kurangnya air bersih di daerah tersebut. Kecamatan yang dimaksud yakni, Kecamatan Unter Iwes, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Moyo Utara, Lenangguar, Lopok, Lape, Plampang, Maronge, Labangka, Empang, Tarano, Alas Barat, Alas, Rhee, dan Kecamatan Utan. ‘’Kita sudah melakukan pendistribusian di dua kecamatan terdekat. Yakni Kecamatan Unter Iwes Dusun Uma Buntar, Desa Pelat, kemudian Kecamatan Labuhan Badas, di Desa Sampar Maras. Masing-masing 1 tanki kapasitas 5000 Liter. Termasuk Simpang Tano Kecamatan Alas Barat, kita sudah distribusikan berkerjasama dengan pihak ketiga,’’ ujarnya.
Pihaknya mengaku saat ini masih melakukan pendistribusian air bersih sesuai dengan perminaan. Meskipun upaya yang dilakukan ini dianggap masih belum cukup. ’’Memang itu masih jauh dari cukup, karena ini masih kita tangani sesuai permintaan saja dulu. Untuk ke depannya akan kita susun jadwal, setelah keluar anggaran baru bisa lebih tertib,’’ tukasnya.
Untuk penanganan lebih lanjut, selain menggunakan anggaran dari APBD Sumbawa, pihaknya juga telah mengusulkan sebanyak 7 juta liter untuk menangani 17 kecamatan. Penanganan kekerigan dibagi dalam tiga zona, yakni barat, tengah, dan timur. Untuk zona barat meliputi Rhee sampai Alas Barat, tengah meliputi Unter Iwes, Badas, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Moyo Utara dan Lenangguar, timur mulai dari Lopok, Lape, Plampang, Maronge, Labangka, Empang, Tarano,’’ pungkasnya. (PSg)
