Sumbawa, PSnews – Penanganan masalah sampah tampaknya tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Sumbawa saja, melainkan dibutuhkan peran serta semua pihak. Termasuk peran Pemerintah Desa yang diharapkan dapat menyiapkan anggaran untuk penanganan sampah melalui Dana Desa (DD).
Kepala Dinas LH – Abdul Haris menyatakan, persoalan sampah harus ditangani dengan serius. Jika tidak, maka akan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan. Meski demikian, penanganan sampah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas LH. Tetapi membutuhkan peran semua elemen masyarakat termasuk pemerintah hingga lapisan terbawah, dalam hal ini pemerintah desa. “Salah satu langkah massive untuk dapat ditangani sampah ini agar terkelola dengan baik, diharapkan kepala desa bisa menggarkannya melalui dana desa untuk penanganan sampah,’’ tuturnya kepada wartawan.
Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait hal ini. Upaya tersebut direspon positif dan dijelaskan bahwa bisa dilakukan dengan surat arahan dari Bupati. Melalui surat tersebut, semua kepala desa bisa diminta menganggarkan melalui dana desa tahun 2020 mendatang. ‘’Kita baru berkomunikasi dengan Kepala DPMD. Dan beliau merespon dengan baik apa yang kita komunikasikan,’’ terangnya.
Adapun yang dianggarkan oleh pemerintah desa yakni, disediakan lokasi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Kemudian mengadakan sarana angkutan berupa roda tiga. Termasuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang akan menjemput sampah dari rumah tangga untuk dibawa ke TPST ataupun ke bank sampah. Supaya nantinya sampah yang ada bisa dipilah untuk dikelolah. Terhadap sampah yang tidak bisa dikelola dan tidak termanfaatkan, maka akan diangkut oleh Dinas LH menuju TPA. Dengan upaya ini, maka dapat mencegah adanya titik-titik timbunan sampah baru. Baik di jalan negara ataupun tempat yang tidak selayaknya untuk pembuangan sampah. ‘’Saya kira dengan jalan seperti ini, awal atau pertengah Juli kami mencoba menyusun konsep untuk surat Pak Bupati. Tentunya berpatokan dengan peraturan yang ada, untuk mengarahkan agar pemerintah desa menganggarkan dana desa untuk penanganan sampah,’’ pungkasnya. (PSg)
