Sumbawa, PSnews – Data yang tercatat di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbawa, hingga saat ini ada ribuan anak Kabupaten Sumbawa yang putus sekolah. Dalam menangani hal ini, diharapkan keterlibatan semua pihak dari tingkat Desa hingga Kabupaten, terutama penyiapan program yang pro terhadap anak dalam dunia pendidikan, agar tidak ada lagi yang putus sekolah.
Hal itu diungkapkan Kepala LPA Kabupaten Sumbawa – Muhammad Ikraman kepada media ini Senin (21/1/2019). Menurutnya, Pemda itu sudah melauncing program Sumbawa Menuju Kabupaten Layak Anak. Sehingga perlu ada aksi nyata dalam menjalankan program dimaksud.
Apalagi, lanjut Ik – sapaan akrabnya, cukup banyak kasus yang sudah terjadi terutama yang berkaitan dengan anak. Sehingga peran seluruh pihak, bukan saja Pemerintah tapi juga masyarakat, sekolah, termasuk RT harus bisa kerjasama membuat suasana kondusif untuk anak. ‘’Jadi tidak bisa lagi kita cuek terhadap masalah ini. Jadi kalau ada anak yang tidak sekolah, maka Ketua RT bisa mendiskusikan dan mengarahkan anak itu untuk sekolah. Jadi tidak bisa lagi kita itu menyalahkan seluruhnya kepada anak. Kita tidak bisa lagi diam ketika mendapatkan ada anak yang tidak masuk saat jam sekolah,’’ tukasnya.
Diungkapkan, salah satu faktor penyebab anak tidak sekolah yakni masalah kemiskinan. Anak-anak yang tidak lanjut sekolah ada sekitar 3000 orang, mulai dari anak SD yang putus sekolah, anak SD yang tidak lanjut ke SMP, anak SMP putus sekolah, dan anak SMP yang tidak lanjut SMA. ‘’Husni-Mo sekarang kalau saya lihat dari tahun 2014 penurunan terbanyak orang miskin di tahun 2018 menurut BPS. Artinya kita sudah bisa menurunkan kemiskinan hingga angka sekitar 1,52 persen. Dan selama periode lima tahun kemarin, bisa menurunkan yang terbanyak. Ini keberhasilan bagus dan juga bisa memberikan harapan tentang anak-anak sekolah untuk bisa bersekolah dengan bagus,’’ ujarnya.
Selain itu, upaya yang harus dilakukan yakni harus ada program khusus daerah misalnya membuat Saber DO, kemudian menggerakkan orang tua asuh. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk mensupport pelayanan dasar ini, yaitu wajib belajar hingga 12 tahun. ‘’Banyak anak tidak sekolah karena jauh dari rumahnya. Jadi sekolah sudah gratis, tapi biaya sekolah akan mahal karena transport. Ini harus dibantu, APBD dan APBDes harus berperan. Banyak daerah lain yang mengeluarkan kebijakan tentang bus sekolah, kemudian desa atau melalui BUMDes megnadakan bemo desa untuk sekolah. Hal ini kedepan perlu dilakukan. Sehingga kedepan harus ada perogram yang memang dari Desa sampai ke Kabupaten itu punya visi yang sama tentang pendidikan,’’ tuturnya.
Sementara terkait stunting, menurutnya itu juga menyangkut masalah perlindungan anak, sehingga harus ada penguatan. Dari data yang diterima, di periode ini Kabupaten Sumbawa dianggap daerah dengan stunting tertinggi di NTB. Sehingga harus ada gerakan nyata untuk menekan hal tersebut. ‘’Karena stunting ini saya lihat masalah prilaku dan asupan gizi. Gemar makan ikan harus dikuatkan lagi untuk kedepannya. Jadi kita harus mencegah stunting secara menyeluruh, mulai dari prilaku sampai dengan memberikan asupan gizi, kemudian pelayanan baik dari segi kesehatan. Yang berperan ini adalah semua tingkatan harus berperan, dari Desa sampai Kabupaten,’’ pungkasnya. (PSg)
