GNPHI Sumbawa : Kami Tidak Minta Uang, Hanya Minta Pengakuan

Sumbawa, PSnews – Koordinator Daerah Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) di Kabupaten Sumbawa – Jhon Suhadi menegaskan, pihaknya sudah cukup lama berjuang untuk meningkatkan derajat para perawat honorer dan sukarela yang ada di daerah. Namun hingga kini belum ada kejelasan dari Pemda terkait penigkatan status mereka terutama perawat yang sukarela. “Kami tidak minta uang, kami hanya minta pengakuan,’’ ujar Jhon kepada wartawan disela aksi demonya bersama ratusan perawat lainnya di kantor Bupati Sumbawa, Senin (15/10/2018).

Upaya dialog dengan Pemda Sumbawa terkait masalah ini menurutnya sudah dilakukan beberapa kali. Namun tidak ada hasil yang memuaskan didapat. ‘’Bahkan Pak Bupati pernah bilang, temui saja saya. Itu sudah kita lakukan sambil kita menyerahkan contoh SK dari Kabupaten lain terkait SK tenaga honorer ini,’’ tukasnya.

Namun, lanjut Jhon, pada pertemuan Jumat lalu ternyata tidak ada koordinasi antara Bupati dengan Sekda Sumbawa. Padahal regulasi hukum terkait hal ini sudah diserahkan ke Bupati sejak lima bulan lalu. ‘’Kita sudah tiga kali dialog dengan Pemda, tapi hasilnya tetap hinil. Jawabannya mereka selalu mengacu sama PP 48 terkait tidak memungkinkan untuk pengangkatan tenaga honorer, mereka tidak melihat Kabupaten tetangga. Silahkan menunggu puskesmas BLUD bahasanya mereka (Pemda),’’ tukasnya.

Terkait contoh SK tentang tenaga honor tersebut, Jhon menjelaskan, disitu daerah memiliki inisiatif sendiri untuk mengangkat tenaga honorer. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemda KSB sejak 2016 lalu hingga saat ini. Dasar hukum yang digunakan dalam SK tersebut mengacu pada Undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Artinya tidak menggunakan Undang-undang ASN. ‘’Itu sebagai dasar hukumnya. Contoh SK di KSB yang sudah berjalan dari tahun 2016, 2017 sampai 2018 itu ada, dan tidak pernah tersangkut hukum Bupatinya. Di KSB, honor perawat itu jelas di SK kan oleh Bupatinya,’’ pungkasnya.

Terhadap upaya yang belum terwujud tersebut, sekitar 593 tenaga perawat sukarela di 25 Puskesmas di Kabupaten Sumbawa melakukan aksi mogok kerja hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (PSg)

Komentar

comments

Shares

Related posts

Leave a Comment