Sumbawa, PSnews – Pemkab Sumbawa melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Sumbawa melaksanakan Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah pada Rabu (14/3/2018) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa.
Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur – Ishak melaporkan, Analisis Beban Kerja merupakan tehnik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu, dengan maksud agar setiap perangkat daerah, stakeholders dan seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemkab. Sumbawa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan Analisis Beban Kerja.
Adapun tujuan Bimtek ini diharapkan peserta dapat memiliki pengetahuan tentang cara mengolah data beban kerja berdasarkan metode analisis beban kerja, merumuskan data yang diperlukan untuk analisis beban kerja, membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis beban kerja, mengukur dan menghitung beban kerja berdasarkan jam kerja efektif, dan membuat laporan hasil analisis beban kerja.
Sementara Sekda Sumbawa – H Rasyidi dalam sambutannya menyatakan, proses analisis beban kerja memiliki peran yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena dengan proses analisis beban kerja yang tepat dan terukur, dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian dan keterampilan pegawai yang belum proporsional.
Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut. ‘’Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan penyusunan analisis beban kerja yang hakekatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap perangkat daerah serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara,’’ pungkasnya. (PSg)
