Sumbawa, PSnews – Adanya aksi turun ke jalan yang dilakukan Aliansi Masyarakat Lingkar Selatan (AMLS) di ruas jalan Sumbawa – Bima Km 4 simpang Boak kemarin, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Sumbawa – L Budi Suryata.
Budi – panggilan akrabnya menyatakan, aksi ini merupakan hak warga negara untuk menyampakan aspirasinya, dan itu tidak dilarang oleh aturan. ‘’Sah – sah saja, tetapi tetap dalam koridor menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusifitas daerah kita. Mereka menuntut agar masyarakat lokal diperhatikan, jangan sampai kemudian diabaikan,’’ ujarnya kepada wartawan Rabu (13/12/2017).
Untuk itu, Ia meminta kepada perusahaan dalam hal ini PT Sumbawa Juta Raya (SJR) dan PAMA agar dapat memperbaiki diri dengan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Untuk mencari kejelasan terkait timbulnya aksi yang dilakukan masyarakat lingkar selatan. Selain itu, perusahaan juga diminta turun ke lapangan, melihat kondisi seperti apa di masyarakat, mungkin ada hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan kaitan dengan permintaan mereka. ‘’Kenapa kemudian timbul aksi ini, tentu ada sesuatu yang belum tersambung disitu. Untuk itu kita minta kepada perusahaan untuk menjembatani itu,’’ tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, massa AMLS menuntut perusahaan tersebut memprioritaskan tenaga kerja lokal dari masyarakat lingkar selatan untuk direkrut sebagai pekerja perusahaan itu. Tentunya sesuai dengan kesepakatan komposisi tenaga kerja lokal sebanyak 70 persen, dan 30 persen dari luar. Hal ini yang menurut mereka tidak diindahkan pihak perusahaan, sehingga mereka turun ke jalan melakukan sweeping terhadap kendaraan milik PT SJR dan PT PAMA yang membawa barang maupun material kebutuhan perusahaan. (PSg)
