Sumbawa, PSnews – Ratusan persil lahan milik Pemda Sumbawa yang belum bersertifikat yang tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada. Untuk itu, Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan penerbitan sertifikat, setelah sebelumnya ada sebagian yang sudah dilakukan pengukuran dan diidentifikasi.
Kepada media ini, Kabid Aset BPKAD – Khairuddin mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan rapat dengan BPN cabang Sumbawa. Membahas masalah rekonstruksi beberapa tanah, baik yang sengketa, maupun hasil tukar guling yang dilakukan pada zaman dulu. Dalam pertemuan juga membahas masalah tanah Pemerintah yang masih menjadi PR BPN.
Dimana, lanjut Her – akrabnya, ada beberapa tanah Pemda yang sudah dilakukan pengukuran, sudah diidentifikasi, bahkan sudah didaftar dan dibayar biaya untuk proses penerbitan sertifikatnya, namun belum juga keluar sertifikat. Dari petemuan itu diketahui ternyata ada beberapa pejabat BPN yang masih baru, dan tidak mengetahui proses tersebut. ‘’Karena mereka ada yang tidak mengetahui, akhirnya kami mengkonfirmasi ulang, kita email beberapa data yang menjadi tertunda itu. Mudah-mudahan ada proses percepatan yang dilakukan untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah yang sudah diukur,’’ tuturnya.
Diungkapkan, tanah Pemda yang sudah diukur dan diidentifikasi namun belum keluar sertifikatnya tersebut ada sekitar 156 persil. Selain itu, masih ada sekitar 600 lebih persil tanah Pemda yang belum dilakukan pengukuran, belum diidentifikasi, dan belum disertifikat. Hal ini terkendala kurangnya petugas di BPN untuk melakukan pengukuran, dan mereka juga terbebani dengan pekerjaan sertifikasi secara nasional yang harus diselesaikan. ‘’Target kita kalau berdasarkan jumlah ini, dua tahun tuntas. Kalau bisa normal tiap tahun, bisa lebih dari 100 yang diselesaikan. Kalau sertifikat mungkin butuh waktu mereka. Tapi proses pengukuran ini yang kita butuhkan,’’ ujarnya. (PSg)
