Sumbawa, PSnews – Belakangan beredar kabar yang menuding pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar bermain proyek dan melakukan intervensi terhadap Pemda Sumbawa dan Pemda Sumbawa Barat. Hal itu pun mendapat bantahan keras dari Kajari Sumbawa – Paryono SH.,MH dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa (10/10/2017).
“Perlu saya jelaskan selaku pimpinan Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, bahwa (Isu) itu tidak benar. Justeru kami telah membentuk TP4D yang tujuannya mengawal dan mengamankan pembangunan dan pemerintahan yang ada di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Oleh karena itu tidak heran kalau sehari-hari para anggota TP4D ini selalu berhubungan dengan PPK, Dinas, masuk ke instansi, tentu dalam rangka pekerjaan TP4D untuk masuk ke rananya masing-masing, tergantung dinas mana yang minta pendampingan,’’ tandas Kajari didampingi Kasi Intel – Erwin Indrapraja SH MH dan Kasi Pidsus – Anak Agung Raka PD SH.
Dijelaskan, jika PPK atau Kepala Dinas mendatangi kantor Kejaksaan, itu guna melakukan konsultasi terkait pekerjaannya. Jaksa tidak punya kepentingan atau tendensi apapun dalam pelaksanaan proyek. Justeru mengawal PPK, Kepala Dinas agar tidak masuk dalam tindak pidana korupsi. Namun saat ini berkembang bahwa seolah-olah Kejaksaan mengarahkan instansi pemborong mana yang akan bekerja. “Seperti di Dinas Dikbud pada akhir tahun, TP4D diundang ke dinas untuk memberikan pengarahan. Memang disitu keras Ketua TP4D, supaya yang bekerja itu betul-betul yang memiliki pemilik perusahaan, tidak yang meminjam perusahaan. Sehingga disuruh keluar yang tidak berkepentingan. Dan alhamdulillah PPK disitu juga mau menuruti apa yang diarahkan TP4D. Dinas lain juga seperti itu,’’ terangnya.
Kajari juga membantah tudingan yang seolah-olah pihaknya melakukan intevensi terhadap mutasi yang dilakukan Pemda. Kabar ini pun sudah disampaikan dan diklarifikasi dengan Bupati Sumbawa bahwa Kejaksaan tidak pernah mau ikut campur dalam urusan mutasi. ‘’Siapapun yang dimutasi atas pertimbangan dari tim Baperjakat Pemda dengan Bupati tentunya. Kalau kebetulan yang sering datang ke sini dimutasi, kita tidak tahu apa pertimbangannya. Tapi tidak ada kaitannya dengan adanya kedekatan dengan Kejaksaan, atau Kejaksaan yang mengatur ini harus ke sini. Tidak benar sama sekali,’’ tegas Kajari.
Kasi Intelijen yang juga Ketua TP4D Sumbawa – Erwin Indrapraja SH MH menambahkan, dikaitkannya nama Kasi Intelijen atau Ketua TP4D, Kasi Pidsus dalam membackingi suatu rekanan atau perusahaan yang dimenangkan, isu tersebut adalah fitnah. ‘’Kami tidak pernah membacking perusahaan manapun dan darimanapun untuk dijadikan pemenang lelang. Kalau ada isu seperti itu tolong konfirmasi ke Kejaksaan. Bawa orangnya ke sini, kita akan lihat. Selain itu, TP4D tidak ada kepentingan apapun dalam proyek atau yang kalah dan menang lelang. Kita disini berjalan profesional dan proforsional sesuai dengan aturan. Sehingga isu yang berkembang tidak benar adanya,’’ tandasnya.
Terkait ada salah satu perushaaan yang mengatasnamakan Kasi Intelijen, Kajari ataupun kasi Pidsus, pihaknya mengaku akan mencari tahu siapa yang menyebar fitnah ini. Kalau nantinya diketahui, pihaknya tidak segan-segan akan memprosesnya. Sebab hal itu dinilai sebagai fitnah. Apalagi Kejaksaan saat ini telah mengantongi beberapa nama yang diduga sebagai otak penyebar isu. ‘’Dan saya harapkan juga kerpada seluruh SKPD kalau ada yang membawa Kejaksaan untuk meminta proyek atau membawa nama proyek tolong diabaikan atau jangan dipenuhi, itu bohong semua. Dan lapor ke kita, supaya isu ini tidak berkembang ke mana-mana,’’ pungkasnya. (PSg)
