Dewan Temukan Minimnya Sarana Infrastruktur Penunjang Program Ekonomi

Sumbawa, PSnews – Berdasarkan hasil reses II DPRD Kabupaten Sumbawa beberpa waktu lalu, para Wakil Rakyat menerima beberapa masukan yang diserap dari masyarakat. Salah satunya masih minim infrastruktur penunjang program ekonomi di lingkungan masyarakat. Sehingga hal itu dianggap masih menjadi masalah yang harus segera direspon dan menjadi perhatian Ekskutif dan juga DPRD.

Demikian disampaikan juru bicara Dapil V – Adizul Syahabuddin dalam sidang paripurna Senin (28/8/2017). Masih ditemukan persoalan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung program ekonomi, seperti minimnya pembangunan jalan usaha tani, jalan usaha produksi, chekdam yang tidak berfungsi, minimnya ketersediaan alat dan mesin pertanian, keterbatasan akses permodalan usaha peternakan, pertanian, perikanan dan UMKM.

Kemudian, persoalan pembangunan infrastruktur seperti tebing pengaman sungai, kondisi jalan lingkungan wilayah perkotaan yang rusak parah, masyarakat kesulitan air bersih  dan irigasi teknis yang tidak lancar, kondisi pemukiman yang masih kumuh. Dan masih ada daerah yang terisolir karena terputusnya akses jalan dan jembatan.

Selain itu, persoalan bidang kesejahteraan rakyat dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, menghadapi ujian nasional berbasis komputer masih ditemui kondisi sekolah yang kekurangan komputer maupun laptop, tempat ibadah yang belum tuntas pembangunannya, masih minimnya kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan, kompetensi tenaga kerja yang masih rendah dibutuhkan pendidikan dan latihan di balai latihan kerja, serta terbatasnya kesempatan kerja.

Dilanjutkan, persoalan sosial dan non fisik yang perlu penanganan secara cepat dan serius, seperti pemadaman bergilir yang tidak terjadwal atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, persoalan kesulitan sinyal telekomunikasi,  belum adanya lampu jalan dibeberapa titik rawan terjadinya tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas, dan keamanan lokasi pemakaman umum serta belum terpeliharanya taman kota atau ruang terbuka hijau. ‘’Maraknya aksi pencurian ternak dan semrawutnya keberadaan ternak besar yang masuk dalam area pemukiman. Kemudian persoalan maraknya aksi ilegal loging di beberapa kecamatan di daerah gili dan kawasan hutan,’’ ungkapnya.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka pihaknya berkewajiban untuk memberikan umpan balik kepada Pemda Sumbawa. Umpan balik yang diberikan sejak dini diharapkan berfungsi sebagai bagian dari early warning system bagi Pemda,  sehingga dapat menindaklanjuti masalah tersebut, dan pada akhirnya melakukan monitoring (pengawasan) terhadap proses pembangunan daerah berjalan secara konsisten demi terciptanya Sumbawa yang hebat dan bermartabat.

Sementara juru bicara Dapil II – H Mustajabuddin mengungkapkan, masyarakat menginginkan adanya bantuan peralatan atau sarana dan prasarana untuk usaha kecil menengah (UKM), penambahan armada pengangkut sampah di tiap-tiap kecamatan, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). ‘’Masyarakat juga meminta agar Pemerintah Daerah memberikan pembekalan atau pelatihan terhadap kelompok pemuda dan warga masyarakat, serta masyarakat meminta bantuan dana (bantuan sosial) kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga sosial, yayasan, dan sekolah negeri maupun swasta serta pembebasan lahan untuk tanah makam dan pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *