Sumbawa, PSnews – Desa Pungkit Kecamatan Lopok sedang digodok untuk ditetapkan sebagai desa sejarah dan pariwisata. Sebab, di desa tersebut terdapat beberapa situs purbakala dari zaman Megalitikum yang berada di kawasan gunung Temang Dongan. “Pungkit akan di lounching sebagai desa sejarah dan pariwisata. Karena ada situs sejarah disana,’’ kata Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa – H Hasanuddin, kepada wartawan di Kantor Bupati Sumbawa.
Menurutnya, dengan status tersebut, pemerintah nantinya akan terus membantu untuk menemukan serta mengangkat sisi lainnya baik sekitar situs maupun Desa Pungkit secara umum. “Selain dari Temang Dongan itu sendiri, tentu masyarakat belum mengeksplor kebagian lain,’’ ujar Ace sapaan akrabnya.
Diungkapkan, hingga saat ini, belum dilakukan kajian tersendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap keberadaan Temang Dongan. Namun, kajian telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa.
Untuk mengangkat suatu obyek budaya, imbuhnya, harus pula dijadikan obyek wisata dengan membangun sarana pendukung lainnya. Namun dalam penambahan sarana, musti mengikuti struktur langgam dari obyek wisata setempat. “Misalnya Temang Dongan. Itu patung batu berukir yang sangat besar. Maka bangunan yang ada disitu nantinya harus mengikuti pola, misalnya menggunakan batu. Tapakan tempat berjalan dan sebagainya baiknya menggunakan batu. Kemudian tiang-tiang bangunan berada di atas batu atau menyerupai batu,’’ katanya, juga menambahkan, situs tersebut telah di SK-kan Bupati.
Menurutnya, untuk memperkenalkan obyek budaya di Sumbawa secara umum, pemerintah tengah melakukan koordinasi. Baik antar dinas terkait, maupun lembaga lainnya, seperti lembaga adat. ‘’Harus berjalan beriringan. Ada yang mengambil dari sisi langgamnya, ada yang mengambil dari sisi sejarahnya, ada yang dari aspek pariwisatanya, ada yang dari nilai budaya dan lainnya,’’ tandanya.
Saat ini, Kabupaten Sumbawa termasuk dalam keanggotaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). “JKPI sudah memerintahkan untuk melakukan kajian kemudian di ekspos. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa berbicara di forum Kabupaten, Provinsi maupun Nasional,’’ pungkasnya. (PSg)
