Sumbawa, PSnews – Pemkab Sumbawa menggelar Rapat koordinasi dan Sosialisasi Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa, di Aula H. Madilaoe ADT kantor Bupati Sumbawa, Rabu (2/8/2017). Dalam kesempatan itu, Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril menegaskan kepada jajarannya agar jangan sekali-kali bermain proyek.
“Jangan sekali-kali ada aparat pemerintah yang bermain proyek,’’ pinta Haji Husni dihadapan seluruh Kepala OPD, Camat, Kabag, dan Lurah, saat membuka kegiatan dimaksud.
Jika ada yang bermain proyek, lanjut Bupati, maka akan membuat seorang aparat kehilangan integritas. Bahkan dapat dipastikan tidak berani bertindak tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahkan Bupati menegaskan, kalaupun ada oknum yang membawa-bawa nama Bupati atau nama keluarga Bupati minta jatah proyek, maka aparan pemerinta harus tetap memperlakukannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Haji Husni juga minta kepada seluruh aparat pemerintah lingkup Pemkab Sumbawa agar segera menyikapi setiap persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Tujuannya agar masalah tersebut tidak berlarut-larut, apalagi tidak ada penyelesaian yang jelas. ‘’Saya merasa miris dengan kondisi yang terjadi, dimana oknum masyarakat atau LSM datang marah-marah di Kantor Pemerintah, sementara Bupati belum melihat ada respon positif dari aparat terkait, seakan-akan aparat pemerintah tidak berdaya dan tidak berwibawa,’’ tuturnya.
Disisi lain, Bupati menyatakan, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari Pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para ASN harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Dilanjutkan, reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Sumbawa dilakukan dalam tataran struktural dan kultural. Diakui kalau masih banyak permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. ‘’Reformasi birokrasi yang kita jalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan kita,’’ pungkasnya. (PSg)
