Sumbawa, PSnews – Sejumlah pemuda yang menamakan diri Koalisi Pemuda Sumbawa (KIPAS) mendatangi kantor Bupati Sumbawa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa pada Senin (17/4/2017). Mereka mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT 1). Terutama terhadap pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan irigasi yang berada di Kabupaten Sumbawa.
Dalam pernyataan sikapnya, KIPAS mendesak aparat penegak hukum segera menyelidiki dan memproses kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan bendungan/embung/saluran isrigasi yang dikerjakan kontraktor dibawah naungan BWS NT 1, mendesak aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan pemberian uang suap yang dilakukan sejumlah oknum kontraktor kepada Kepala BWS NT 1 dalam meloloskan perusahaan tertentu dalam memenangkan tender proyek dimaksud, mendesak aparat penegak hukum mengusut harta kekayaan kepala BWS NT 1, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat terkait kasus tersebut.
Selain itu, mereka juga mendesak Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB agar melakukan investigasi terhadap pengerjaan yang di kakukan oleh BWS NT 1, mendesak DPRD Sumbawa dan DPRD NTB untuk membentuk Pansus terhadap BWS NT 1, menolak pengerjaan proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan Bendungan dan embung serta jaringan irigasi oleh BWS NT 1 tahun anggaran 2017 karena terindikasi penyetingan pemenang tender proyek kepada kontraktor bermasalah. ‘’Kalau tuntutan kami tidak dilaksanakan, maka kami akan membaikot semua proyek yang dikerjakan oleh BWS NT 1, kami juga mendesak KPK agar turun ke NTB untuk mengusus kasus ini,’’ kata koordinator aksi – Roni Pasarani.
Kedatangan mereka yang ingin bertemu Kepala Daerah tidak bisa terpenuhi. Karena Bupati Sumbawa sedang cuti karena masa pemulihan pasca operasi, kemudian Wakil Bupati Sumbawa sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Sementara Kasat Pol PP Sumbawa – Mas’ud yang menemui para demonstran menyatakan kalau Asisten Perekonomian dan Pembangunan sedang melaksanakan rapat koordinasi terkait penyalurah Raskin di aula Madilaoe ADT lantai III kantor Bupati Sumbawa.
Mengetahui hal itu, massa aksi kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, untuk menyampaikn tuntuan yang sama. (PSg)
