Sumbawa, PSnews – Pemerintah RI saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi praktik pungutan liar (Pungli) di segala bidang. Hal ini pun mendapat dukungan dari Pemkab Sumbawa yang bakal membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli di daerah. Demikian disampaikan Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda pembacaan Jawaban Bupati atas pemamndangan umum fraksi-fraksi dewan, Senin (21/11/2016).
“Termasuk soal pungli, kita sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membentuk satgas saber pungli. Berbagai bidang akan ditangani dalam satgas ini,’’ ujarnya.
Pemkab Sumbawa sangat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi (high cost economy) akibat tingginya biaya perizinan, aneka pungutan terutama praktek-praktek pungutan liar (pungli). “Kami mendukung operasi sapu bersih (saber) pungli yang dicanangkan Presiden Joko Widodo meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban ekonomi masyarakat,’’ tandasnya.
Sementara terkait penurunan retribusi daerah disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak berfungsinya jembatan timbang karena terjadi kerusakan, sehingga tidak ada aktifitas pengumpulan retribusi daerah. Perlu disampaikan pula bahwa penurunan target pendapatan yang terjadi pada retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian laboratorium veteriner disebabkan berhentinya kerja sama dengan rumah zakat. Disamping itu penurunan kuota pengiriman ternak juga ikut berkontribusi terhadap penurunan retribusi dari laboratorium veteriner tersebut.
Adapun mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum yang masih rendah, lantaran pengelolaan retribusi menggunakan jasa pihak ketiga. Dimana penerimaan parkir sesuai dengan nilai kontrak, sehingga kebocoran penerimaan menjadi resiko pihak ketiga. Kemudian nilai kontrak dengan pihak ketiga berdasarkan hasil beauty contest berdasarkan penawaran tertinggi. Terhadap kemungkinan kerjasama pemungutan retribusi parkir dengan kantor Samsat telah diupayakan, namun dari pihak Samsat belum dapat melaksanakan permintaan tersebut. Karena dikhawatirkan terjadi penurunan jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor akibat adanya tambahan biaya dari penarikan retribusi parkir.
Terhadap pendapatan retribusi pasar yang cenderung minim dan permasalahan pasar yang kompleks yang menjadi sorotan sebagian besar Fraksi Dewan, pihaknya berpandangan bahwa hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya manajemen pengelolaan pasar, pendataan potensi yang belum akurat dan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pembentukan bidang khusus yang menangani pasar dalam struktur organisasi badan pendapatan daerah. Langkah-langkah penataan pengelolaan pasar akan dimulai dari pendataan ulang pedagang pasar dengan memberikan kartu identitas pedagang pasar sehingga didapatkan data jumlah pedagang pasar yang valid, penyesuaian tarif retribusi, perbaikan manajemen pemungutan retribusi pasar, peningkatan pelayanan kebersihan, perbaikan sarana dan prasarana pasar dan perbaikan kesejahteraan pegawai pengelola pasar.pada tahun 2017 akan dilakukan pematangan lahan pasar induk, pembangunan pasar utan, rehabilitasi sarana prasarana pasar brang bara dan pasar langam. ‘’Kami menyadari hingga saat ini masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan disektor pendapatan daerah, namun kami hendak menyampaikan optimisme, dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang secara spesifik mengelola pendapatan daerah, maka pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih baik,’’ pungkasnya. (PSg)
