Sumbawa, PSnews – Memasuki tahun kelima penyelenggaraan Festival Moyo (Fesmo) dinilai sebagian kalangan belum menuai hasil yang signifikan untuk mengundang daya tarik wisatawan datang ke Kabupaten Sumbawa. Bahkan dana milyaran rupiah setiap tahun yang dikucurkan dari APBD Sumbawa untuk penyelenggaraan Fesmo dianggap mubazir, lantaran kegiatannya dominan dengan seremonial yang membosankan. Sehingga wajar jika tidak banyak wisatawan luar daerah apalagi mancanegara yang tertarik. Gagalnya Festival Moyo mengundang minat wisatawan diperkirakan akibat branding yang tidak jelas.
Berkaitan dengan hal tersebut Pulau Sumbawa News mencoba mengexplore pandangan dua wartawan senior asal Sumbawa yakni Heri Suparman dan Didin Maninggara saat berkunjung ke dapur redaksi, Selasa (27/09/2016).
Heri Suparman menilai, Festival Moyo tidak memiliki branding yang jelas. Dia juga mengaku heran mengapa Pemerintah Kabupaten Sumbawa memilih Moyo yang diangkap menjadi judul festival. Jangankan wisatawan domestik atau mancanegara, warga Sumbawa pun belum banyak yang paham akan makna kata Moyo dalam festival tersebut.
Demikian pula keterkaitan Moyo dengan item kegiatannya juga tidak jelas. Jangan-jangan, ungkap Heri, informasi yang berkembang bahwa penetapan istilah Festival Moyo lantaran banyak oknum pejabat yang memiliki tanah di wilayah Pulau Moyo itu benar adanya.
“Ibarat kita menulis berita di media massa, kalau judulnya bermuatan seremonial, maka tidak akan mengundang daya tarik pembaca. Sebagai jusrnalis, kita harus mampu mengangkat hal yang unik dalam sebuah kegiatan seremoni untuk dijadikan angle berita, sehingga bisa mengundang daya tarik pembaca. Begitu juga festival di bidang wisata ini. Harus jelas apa yang menarik untuk diangkat menjadi branding,” jelas Heri pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB ini.
Menurutnya, Barapan Kebo lebih layak dijadikan branding festival dibanding Moyo. Kenapa demikian?
Karena Barang Kebo merupakan salah satu budaya Tau Samawa (Warga Sumbawa) yang tidak dijumpai di daerah lain. Di situlah keunikannya sehingga layak diangkat menjadi branding sekaligus judul festival pariwisata Sumbawa. Apalagi Tau Samawa dalam dialektikanya cukup akrab dengan istilah Kebo – Jaran (Kerbau – Kuda ), tidak menyebut sapi atau ternak lain.
Bila Barapan Kebo ini dijadikan branding, maka sentra-sentra kerajinan masyarakat pun bisa tumbuh dan berkembang. Pernak-pernik yang terpasang pada kebo (kerbau) yang diikutkan lomba barapan seperti gerosong, kalung kerbau dan lain-lain bisa dijadikan cenderamata bagi para wisatawan.
Banyak item yang bisa ditonjolkan dalam barapan kebo, antara lain ngumang, balawas, sandro saka dan lain-lain. Sedangkan even-even budaya lainnya seperti maen jaran, tari-tarian, gentao, dan sebagainya sifatnya melengkapi. “Sedangkan Festival Moyo apa yang kita dapat? Moyo itu kesannya Amanwana. Dan Amanwana tampilannya esklusif,” ujar Heri.
Festival Moyo Tidak Menghasilkan Ekonomi Kreatif
Heri selanjutnya memaparkan tentang kesuksesan Lombok dalam mengundang daya tarik wisatawan. Di Lombok, ada tiga titik lokasi yang berpotensi mengandung tanah liat, yakni di Desa Banyumulek, Penujak dan Masbagik. Dimulai dari Banyumulek, menurut Heri warga di desa itu awalnya dikenal dominan dengan warga miskin. Kemudian beberapa tokoh masyarakat Lombok melihat kebiasaan warga setempat yang membuat gerabah untuk dijual di pasar. Selanjutnya dengan pendampingan LSM mereka dibina dengan cara mendatangkan ahli gerabah dari Jawa, untuk memberikan pelajaran design yang lebih menarik sehingga bisa memasuki pasar nasional maupun internasional. Setelah teknis produksi dikuasai, warga setempat diajarkan cara melakukan panataan kawasan. Sekaligus diajarkan supaya mengerti bisnis atau cara memasarkan produknya ke pasaran, termasuk bermitra dengan bank. “Sudah ada produk, mengerti bisnis, buatlah showroom-showroom produk gerabah, dengan pembinaan Dinas Pariwisata. Akhirnya mereka di-link-kan dengan pasar luar daerah dan luar negeri. Maka datanglah wisatawan melihat lalu memberi gerabah dengan meninggalkan kartu nama. Dan sekarang mereka berhubungan sendiri dengan pembeli dari luar negeri. Kampung yang tadinya sudah maju dan banyak warga setempat yang pergi haji berkat dari hasil bisnis gerabahnya,” tutur Heri yang cukup lama menjalani tugas jurnalistik di Lombok ini.
Dia menekankan bahwa posisi Pemerintah adalah sebagai fasilitator yang bertugas melakukan pembinaan, bukan eksekutor seperti yang sering terjadi di Kabupaten Sumbawa. Setiap program pariwisata mestinya harus ada konsep yang jelas dalam rentang waktu yang jelas pula.
Saatnya Bupati Evaluasi Festival Moyo
Hal senada juga disampaikan wartawan senior lainnya Didin Maninggara. Menurut Didin, banyak pihak yang menilai penyelenggaraan Festival Moyo dalam tahun kelima ini telah menghamburkan uang negara. Untuk festival yang sedang berlangsung sekarang di lapangan Kerato, Sumbawa Besar kabarnya menelan Rp 6 miliar dana APBD Sumbawa. Sementara hasil yang diraih dari festival belum pernah dipublikasikan berapa income yang masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan ironis, kata Didin, hanya orang-orang tertentu yang mengeruk keuntungan ekonomi dalam omzet besar tersebut, antara lalin pengusaha busana adat Samawa.
“Karenanya sudah saatnya Bupati Sumbawa yang baru 7 bulan menjabat, melakukan evaluasi total pelaksanaan Festival Moyo. Tentu dengan harapan agar Festival Moyo ke depan ada perbaikan total,” harap Didin. (Didi Dirgantara)
