Sumbawa, PSnews – Pemukulan terhadap seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Ternate – Maluku Utara, bernama Ismail Maulut oleh Aparat Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mendapat reaksi keras dari HMI cabang Sumbawa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan pengecaman terhadap aksi tersebut.
Dalam aksi yang dilakukan Jumat (23/9/2016) puluhan massa HMI dengan koordinator lapangan Suhrianto, berjalan kaki dari Lapangan Pahlawan menuju Polres Sumbawa dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Dalam orasinya massa HMI menyatakan kalau aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk solidaritas terhadap tindakan pemukulan yang dialami kader HMI di Ternate.
Sesampainya di kantor Kejari, massa dihadang oleh barisan aparat Polisi yang telah menutup pintu gerbang. Cukup lama berorasi diluar pagar, massa kemudian dipersilahkan masuk untuk berdialog setelah Kasi Intelijen Kejari Sumbawa Erwin Indrapraja SH MH bersedia menemui mereka.
Dalam pertemuan di ruang pelayanan hukum, Ketua HMI Sumbawa – Rahmat Ramdani mengungkapkan tujuan kedatangan mereka. Terkait pemukulan yang dilakukan aparat hukum kepada salah satu kader HMI di Ternate. Sehingga diharapkan agar hal itu tidak terjadi di Kabupaten Sumbawa. ‘’Kami kecewa dengan kejadian di Maluku Utara itu. Makanya kami turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas. Dan kami harap itu tidak terjadi di Sumbawa,’’ tuturnya.
Menanggapi itu, Kasi Intelijen – Erwin Indrapraja SH MH mengaku kalau tidak mengikuti informasi soal kejadian tersebut. Mengingat lokasinya pun cukup jauh, dan tidak ada hubungannya dengan di Sumbawa. ‘’Karena tidak terjadi di Sumbawa, jadi saya tidak bisa melibatkan diri,’’ tukasnya.
Menurutnya, penanganan perkara soal kejadian itu pasti sedang berproses. Sehingga Ia meminta kepada massa aksi untuk menungggu saja hasil dari penanganan yang dilakukan di Maluku Utara. ‘’Saya yakin prosesnya pasti dilakukan secara profesional. Tunggu saja hasilnya,’’ pinta Erwin.
Untuk diketahui, pemukulan terhadap Ismail Maulut terjadi pada saat HMI Ternate melakukan aksi di depan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 5 September 2016 lalu. (PSg)
