Sumbawa, PSnews – Kondisi hutan di wilayah Kabupaten Sumbawa kian rusak disebabkan oleh ulah oknum pelaku ilegal logging yang serakah. Bukan hanya hutan produksi yang dijarah. bahkan hutan lindung pun mereka gunduli demi meraih keuntungan. Tindakan tidak terpuji ini tentu mengundang keprihatinan semua pihak, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa. Puluhan mahasiswa ini menggelar aksi unjuk rasa untuk menyatakan dukungannya pada Pemerintah dalam menindak tegas pelaku ilegal pada Kamis (15/9/2016).
Mereka melakukan longmarch dari Lapangan Pahlawan, menuju Polres Sumbawa untuk menyuarakan dukungannya terhadap Pemda, Polri dan TNI dalam memberantas pelaku ilegal loging. Kemudian massa bergerak menuju kantor Bupati Sumbawa untuk menyuarakan hal yang sama.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Sumbawa meminta pada Pemerintah agar mengusut tuntas pelaku Ilegal Loging hingga ke akar-akarnya. “Hukum komplotan mafia kayu seberat-beratnya,” ujar Koordinator aksi – Muazi dalam orasinya di halaman kantor Bupati.
Disamping itu para mahasiswa juga mengusulkan moratorium penerbitan izin penebangan kayu hutan di Sumbawa ke Pemprov dan Pemerintah Pusat. Mereka juga minta kepada Pemda, TNI dan Polri untuk menghentikan segala bentuk aktifitas penjarahan hutan di Sumbawa, baik yang dilakukan perseorangan maupun kelompok. Pecat oknum Pemerintah maupun maupun aparat penegak hukum yang diketahui terlibat kasus ilegal logging.
Diharapkan pada Pemda agar meningkatkan intensitas sosialisasi dampak ilegal logging hingga ke segmen terkecil masyarakat Sumbawa. “Kami ingin membantu Pemda, Polri dan TNI untuk mengusut ilegal loging yang kian marak di Kabupaten Sumbawa,’’ tandas Muazi.
Menanggapi pernyataan sikap PMII, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa – H Ibrahim yang menemui massa aksi mengkaku, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam memberantas ilegal loging. Salah satunya telah membentuk tim operasi gabungan. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat diharapkan untuk membantu mencegah dampak yang ditimbulkan dari aksi ilegal tersebut. “Yang digelar oleh Pemerintah Daerah akan tidak bermakna jika masyarakat tidak ikut mendukung. Terlalu mahal biaya yang kita keluarkan, ketika persoalan ilegal logging ini kita biarkan terjadi di lingkungan kita,’’ tukasnya.
Ibrahim memaparkan, jumlah luas hutan di Sumbawa sekitar 36 persen dari luas hutan di Provinsi NTB. Ketika kasus ilegal logging terjadi di Sumbawa, maka pasti akan memberikan dampak secara regional bahkan nasional. “Dimana-mana terasa kondisi sumber mata air kita yang ada di kawasan hutan maupun di luar kawasan sudah mengering. Ketika persoalan ketersediaan air ini menjadi sesuatu yang ikut memberikan dampak yang negatif terhadap persoalan yang ditimbulkan atau ekses yang ditimbulkan dari ilegal logging ini, akan berpeluang kepada kita semua. Saya sangat terkesima oleh apa yang dilakukan Bupati, menghukum para pelaku bukanlah tujuan, tetapi menghentikan kegiatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum ini yang menjadi sasaran kita,’’ pungkasnya.
Setelah itu, massa pun melanjutkan aksinya ke Kodim 1607 Sumbawa untuk menyuarakan pernyataan sikap yang sama. Aksi mereka pun mendapat pengawalan dari aparat Polres Sumbawa. (PSg)
