Sumbawa, PSnews – Dugaan adanya praktik percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan di Dunas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah disuarakan oleh Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten Sumbawa pada sidang paripurna lalu. Kemudian fraksi terskait meminta kepada Pemkab Sumbawa untuk segera bertindak dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang bermain.
“Fraksi Bintang Keadilan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oktum tersebut, karena mengganggu dan menghambat proses pelayanan kepada masyarakat yang lebih dahulu datang untuk membuat kelengkapan administrasi kependudukan,’’ kata Wakil Ketua Fraksi Bintang Keadilan DPRD Sumbawa – Khairuddin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sumbawa – Mahmud Abdullah menyatakan Pemerintah Daerah siap melakukan pemantauan terhadap permasalahan tersebut. Namun demikian untuk menghindari adanya praktek percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan, beberapa upaya telah dilakukan, seperti penerapan SOP tentang pelayanan, penyediaan informasi yang jelas terkaitalur dan tata cara pengurusan, mempersingkat waktu penyelesaian dokumen serta mewajibkan pengambilan KTP langsung oleh yang bersangkutan karena harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. “Kita juga sudah melakukan sosialisasi tentang pelayanan gratis melalui media massa dan elektronik,’’ tandasnya. (PSg)
