Sumbawa Barat, Psnews – Perdebatan pecah saat Kepala Syahbandar Kantor Pelayanan Pelabuhan (KPLP) Benete, Ilyas menolak intervensi Penjabat Bupati Sumbawa Barat, Abdul Hakim yang meminta penundaan pelayaran kapal Redrock Voyage 1602 milik PT Meratus Line, dari pelabuhan bongkar muat khusus PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).
Di hadapan Bupati dan pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Azis, Ilyas tiba-tiba langsung naik pitam ketika ditanya Bupati seputar prosedur bongkar muat dan izin pelayaran kapal milik Meratus yang diduga memuat kontainer berisi Tembaga atau Scrap (limbah,red) PTNNT secara illegal.
Ilyas bersih keras, bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menghentikan keberangkatan kapal jika persyaratan izin dan dokumen sudah memenuhi syarat. Ia menolak perintah bupati karena ada komplain dari PT Meratus yang mengaku sudah menderita kerugian ribuan dollar.
‘’Tidak ada kewenangan saya untuk menghentikan kapal itu. Siapa yang bertanggung jawab jika mereka rugi,’’ ujar Ilyas.
Ilyas menegaskan, penandatangan dokumen manifest dan izin berangkat telah ditandatangani sebelumnya. Ilyas semakin berang ketika beredar isu tidak sedap soal dirinya yang terlibat dalam skenario pemuatan tembaga yang diduga diselundupan tersebut.
Ilyas mengatakan, tugasnya di bawah langsung kendali kementerian perhubungan melalui Dirjen khusus. Jadi ia bertugas hanya menjamin keselamatan pelayaran, bukan mengecek barang. “Kalau soal mengecek barang itu urusan bea cukai,”terangnya.
Seolah tidak mau kalah, penjabat Bupati KSB naik pitam, ketika Ilyas yang terus saja menggerutu disaat diminta penjelasan. Bupati marah karena janji Ilyas untuk menghentikan pelayaran sampai ada inspeksi justru tidak diindahkan tanpa sepengetahuannya.
‘’Ilyas, anda ini pejabat. Saya ini bertanggung jawab terhadap wilayah Sumbawa Barat. Saya bertugas memastikan aset-aset daerah dan aturan dijalankan dengan benar. Kalau tidak ada masalah, kenapa anda tidak menghentikan dan membiarkan pemerintah melakukan inspeksi. Anda harus tahu etika menjadi pejabat,” tegas bupati.
Diduga kesal mendapat perlawanan dari syahbandar, penjabat Bupati KSB menyampaikan niatnya untuk melakukan kroscek mendalam terhadap seluruh proses pengiriman scrap dan barang barang di pelabuhan Newmont tersebut.
“Kejanggalan ini harus kita bongkar. Pak Sekda saya perintahkan untuk mengecek ulang seluruh dokumen izin dermaga Newmont, mengecek MoU Scrap dan berapa penerimaan dan volume secara nyata. Setelah itu buat laporan tertulis, pak Gubernur menunggu secepatnya,” pungkas Adul Hakim. (PSb)
