Sumbawa, pulausumbawanews.net – Kebijakan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada jagung memang bertujuan baik, yaitu meningkatkan produksi jagung dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun ironisnya, produksi jagung yang melimpah di Kabupaten Sumbawa NTB tidak diiringi dengan harga jual yang sesuai.
Presiden Prabowo telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung sebesar Rp 5.500 per kilogram, yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani. Namun, kondisi di Kabupaten Sumbawa tampaknya masih terjadi kesenjangan antara harga pasar dan HPP yang ditetapkan. Menurut petani setempat, harga jagung saat ini di lapangan sebesar Rp 3.700 per kilogram.
Salah satu penyebab yakni kuota penyerapan jagung oleh Pemerintah melalui Perum Bulog, tidak seimbang dengan produksi yang melimpah. Data luas tanam dan produksi Jagung per Maret 2025, dengan target tanam seluas 105.169 Hektar, Realisasi tanam seluar 79.105 hektar. Sedangkan angka produksi 574.302 ton.
Mengatasi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa meminta penambahan kuota serapan jagung kepada Perum Bulog. “Yang kita (Komisi II DPRD) dan Pemda Sumbawa dorong ke Pusat adalah meminta penambahan kuota pembelian jagung di Kabupaten Sumbawa oleh Perum Bulog,” tandas Zohran, SH pada media ini, Senin (21/4/2025).
Dia menekankan bahwa apa yang telah menjadi direkomendasikan DPRD terkait harga Jagung dan Gabah harus dapat diamankan demi kesejahteraan petani di daerah.
Diantara poin rekomendasi tersebut, antara lain mengatasi penyebab Bulog lamban melakukan penyerapan karena gudang masih penuh dengan jagung sekitar 26.000 Ton. Komisi II juga meminta Bulog segera mengosongkan gudang agar dapat menyerap Jagung Petani yang saat ini memasuki panen. “Kami, Komisi II DPRD bersama Pemkab Sumbawa telah mengusulkan kepada pihak Bapanas untuk menambah kuota 10% dari hasil panen sekitar 50.000 ton. Semoga dapat segera direalisasi. Hal ini cukup lumayan untuk kestabilan harga jagung sembari menunggu move the move (pengiriman) kegiatan ini sekaligus menjadi momen untuk menuntaskan permasalahan harga jagung dan gabah yang meresahkan para petani,” beber Orek sapaan akrab Zohran, SH.
Kemudian lanjutnya, sembari menunggu actionnya Bulog, maka Komisi II juga mendesak pengusaha Corn Dryer agar memberi peluang yang sama kepada pengusaha lokal, UMKM maupun petani untuk menjual jagung di masing-masing gudang.
Komisi II juga meminta Perum Bulog dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha Corn Dryer dalam pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). “Mengatasi masalah ini, legislatif maupun eksekutif harus serius melihat komoditas unggulan daerah kita sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dengan melakukan industrialisasi dan hilirisasi. Kami di Legislatif welcome untuk hal ini. Apa yang menjadi strategi Pemda Sumbawa, mari kita bahas bersama sama,” pungkas Orek.
Di bagian lain, Orek menambahkan, kedatangan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Andi Amran Sulaiman, bersama Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, melakukan panen raya jagung di Desa Penyaring, Kabupaten Sumbawa pada Senin (21/4) menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyiapkan segala perangkat industrialisasi di daerah. “Semoga kedatangan Mentan dapat memberi solusi bagi masalah yang dihadapi petani jagung Sumbawa belakangan ini,” tutupnya. (PSa)
