Mataram, pulausumbawanews.net – Masa Pandemi tidak membuat Pemerintah surut dalam meningkatkan kinerja untuk menurunkan permasalahan perempuan dan anak di Provinsi NTB. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dan kalaborasi lintas sektoral sehingga dapat memberikan layanan dan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Demikian dikatakan Kadis DP3AP2KB Provinsi NTB yang diwakili Kabid Perlindungan Perempuan Hj Erni Suryani S Sos MM dalam acara presentasi hasil kajian SIPKUMHAM Wilayah NTB.
Kajian dilakukan terhadap hasil penelitian tentang
“Analisis Meningkatnya Perceraian di Era Pandemi Covid 19 serta Dampak terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di NTB” ini kerjasama Kanwil Kementerian Hukum dan Ham NTB dengan Lembaga Inspirasi NTB.
Presentasi hasil kajian SIPKUMHAM Wilayah NTB.
Menurut ibu Erni, perempuan dan anak berada dalam kelompok rentan baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, sering mengalami kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.
“Demikin juga pada masa Pandemi Covid 19 ini. Sehingga perlu penyelesaian agar terpenuhi hak-haknya,” katanya.
Di tempat yang sama, dalam pemaparan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Inspirasi NTB, Ibu Nurjanah S, Pd menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa Pandemi Covid 19 adalah ekonomi karena terjadinya PHK, kemudian salah satu pasangan menjadi Pekerja Migran Indonesia, dan perselingkuhan.
Selain itu, menurut ibu Nurjanah, pada masa Pandemi Covid 19, juga terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan masih adanya perkawinan anak
Dalam hasil penelitian tersebut juga terungkap bahwa dalam kasus perceraian acap kali tidak terpenuhi hak atas bersama. “Juga adanya stigma dari masyarakat terhadap perempuan dan anak korban perceraian,” jelasnya.
Hasil penelitian ini sangat inspiratif dan bisa menjadi referensi bersama bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam menjawab permasalahan perempuan dan anak melalui implementasi kebijakan dan program dan tindakan yang nyata di lapangan.
Untuk membantu dan memudahkan korban dan masyarakat NTB, Kanwil Kemenkumham NTB memberikan layanan hukum gratis.
“Kanwil Kemenkumham NTB juga menyediakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk mengatasi permasalahan HAM dan Konsultasi Hukum gratis bagi korban perceraian dan Masyarakat NTB,” tutur Dr. Harniati SH. L.L.M Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM NTB Kementerian Hukum dan HAM NTB.
“Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan isu perlindungan hak perempuan dan anak oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan perempuan dan anak,” kata Ketua Bidang Divisi Penelitian dan pengembangan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB, Dr. Muchammadun MPS M App Ling.
Hadir dalam acara tersebut Unsur dari Kemenkumham NTB, Kabupaten dan Kota, Pengadilan Agama, NTB, DP3AP2KB Provinsi NTB, dan DP3AP2KB se NTB, LPA Provinsi NTB, LPA Kabupaten/Kota se NTB, OBH se NTB dan NGO. (PSr)
