Sumbawa, PSnews – DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi dewan Kamis 26 Juni 2021, dipimpin oleh ketua DPRD Abdul Rafiq didampingi oleh pimpinan lain Drs. Muhammad Anshori dan Nanang Nasirudin SAP. Hadir dari pemerintah daerah Sekda Hasan Basri bersama anggota Forkompinda kabupaten Sumbawa.
Dengan juru bicaranya Hasanuddin HMS fraksi Golkar sampaikan beberapa pandangan dan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah.
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila benar-benar dilaksanakan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif. melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, obyektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi. Urai Bucek sapaan akrab Hasanuddin.
Fraksi partai Golkar memandang bahwa dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, telah banyak capaian hasil yang menurut fraksi partai Golkar perlu di berikan apresiasi yang tinggi antara lain :
menurunnya angka kemiskinan dari 16,12 persen di tahun 2016 sekarang menjadi 13,65 persen di tahun 2020.
relokasi rumah sakit umum daerah (rsud) yang sudah sejak lama menjadi wacana sudah dapat terealisasi serta pembangunan puskesmas buer dan puskesmas moyo hilir.
- Di bidang pendidikan sudah dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, termasuk meningkatkan mutu pembelajaran, kualifikasi dan kompentensi para guru baik ditingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah.
- Pembangunan Pasar Seketeng yang merupakan salah satu ikon di kota Sumbawa Besar saat ini.
Disamping itu pula setelah mencermati penjelasan bupati sumbawa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2020, maka fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah antara lain :
- adanya instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan peraturan menteri keuangan republik indonesi nomor 38/pmk.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistim keuangan yang sangat mengganggu pelaksanaan pembangunan di daerah termasuk di kabupaten Sumbawa untuk itu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sumber daya fiskal menuntut kualitas perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan anggaran yang lebih baik, agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan dalam keterbatasan anggaran.
- peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD, tingginya sumber daya fiskal dari pad dapat membantu memperbesar ruang gerak fiskal pemerintah daerah untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap potensi sumber PAD seperti PERUSDA, PDAM, parkir dan beberapa obyek wisata antara lain semongkat , jempol dan pulau moyo serta burung walet dengan melibatkan pihak ketiga.
- melakukan penyelesaian target jalan mantap 100% dalam rangka menciptakan akses transportasi yang layak sebagai pelayanan masyarakat yang optimal seperti jalan labuhan kuris- gali, terminal empang – jotang, pungkit- lantung dan lantung-ropang.
- mendorong percepatan perlaksanaan belajar tatap muka untuk sekolah dasar dan menengah yang menjadi harapan besar orang tua murid, karena sarana dan prasana telah mendukung seperti salah satunya guru dan tenaga kependidikan telah di vaksinasi covid-19.
- walaupun harga komoditi pertanian telah cukup dirasakan baik oleh masyarakat seperti harga jagung dan padi, tetapi diharapkan pemerintah untuk terus mengusahakan peningkatan harga dalam rangka keberpihakan pada masyarakat, di samping penyiapan bibit dan sarana dan prasarana pertanian yang menunjang optimalisasi hasil pertanian oleh masyarakat petani.
- mendorong percepatan penyelesaian program pemerintah yang tertunda antara lain pasar utan dan penyiapan lahan balai benih unggul yang lahannya telah di pergunakan untuk pembangunan rumah sakit umum.
- kemajuan zaman yang merubah prilaku manusia yang berimbas di sektor pertanian, seperti kurangnya tenaga kerja baik dalam proses pertanian maupun dalam proses hasil pertanian, maka untuk itu pemerintah diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan pengadaan alat-alat proses pertanian maupun proses hasil pertanian dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga kerja dan hasil pertanian yang berkualitas.
- pola dejagungnisasi yang terjadi di kabupaten sumbawa, berimbas terhadap pembukaan lahan baru secara sporadis, baik lahan pribadi maupun lahan pemerintah di kawasan hutan yang dapat menyebabkan berkurangnya mata air dan sumber air serta erosi dan banjir, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap model penanaman jagung yang di satu sisi tidak merusak lingkungan dan sisi lain tidak merugikan petani.
- mendorong pemerintah untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang berada di dalam pusat kota, kecamatan maupun desa agar dapat di jadikan ruang terbuka hijau untuk taman bermain dan rekreasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian seperti bekas pasar lama Empang.
- sampah merupakan salah satu persoalan yang sangat menyita perhatian kita semua, maka perlu dilakukan penanganan yang komperhensif oleh pemerintah , karena infrastrukturnya sudah ada di setiap tingkatan seperti kabupaten, kecamatan dan desa sampai ke rt dan rw, serta program-program yang mendukung tinggal bagaimana pemerintah dapat menkordinasikan agar bertemu dalam wadah kebijakan.
- total jumlah aset per 31 desember 2020 adalah senilai Rp. 3.299.477.465.053,09 (tiga trilyun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah sembilan sen), dapat menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan pembiayaan pembangunan dari pihak ketiga dalam keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka menyukseskan 10 program unggulan pemerintahan h.mo-novi menuju sumbawa gemilang yang berkeadaban.
- berkenaan dengan pola hubungan kemitraan yang harmonis bupati dengan dprd kabupaten sumbawa sebagai penyelenggara pemerintahan kabupaten sumbawa harus saling mengisi dan mendukung, sehingga dapat menjadi mitra strategis dalam rangka membangun masyarakat sumbawa yang lebih sejahtera dan makmur.
Fraksi partai Golkar memberi apresiasi yang tinggi kepada pemerintahan h.mo – novi dengan motto sumbawa gemilang yang berkeadaban , dengan belum satu tahun pemerintah sudah mampu mempercantik dan memperindah kawasan kota sumbawa besar .
sebagai tambahan, melalui pemandangan umum ini, fraksi Golkar meminta kepada kita semua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan agar hasil yang telah dicapai dalam penanganan covid-19 oleh pemerintah menjadi langkah gemilang yang berkeadaban dalam menjadikan kabupaten sumbawa bebas covid dan menjadi kabupaten berlabel Zona Hijau,” pungkas Bucek. (PSp)
