Sumbawa, PSnews – Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) fasilitasi Pemda Sumbawa untuk melakukan monitoring dan evaluasi salah satu program prioritas yaitu Kredit Sahabat (Krabat) di lima kecamatan. Dipilihnya lima kecamatan seperti Moyo Hilir, Moyo Hulu, Empang, Lape dan Utan, sebagai representasi dari keterwakilan wilayah di daerah ini baik wilayah timur, barat, utara dan selatan yang telah menjadi sasaran Krabat sejak pada tahun 2017.
Koordinator Kompak wilayah Kabupaten Sumbawa – M. Ikraman menjelaskan, sejak Kompak bermitra dengan Pemda Sumbawa salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu pendampingan terhadap program Krabat, dengan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes sebagai pengelolah Krabat, melakukan pelatihan kepada Tim Teknis Manajemen dan Tim Pengawas Eksternal (TPE) saat ini melakukan monev sejak 19 sampai 24 Juni 2019. ‘’Untuk itu lima kecamatan yang dipilih ini untuk memastikan apakah program prioritas Pemkab Sumbawa sudah on the trek apa tidak di lapangan, meski diakuinya data BPS menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 1,3 persen,’’ terangnya.
Lebih lanjut menurut pegiat NGO ini mengungkapkan, kegiatan monev dimaksudkan untuk mendiskusikan bagaimana implementasi Krabat, apa saja kelemahan-kelamahan selama ini kemudian mencari solusi atas kendala-kendala tersebut serta yang menjadi kelebihan selama ini hendaknya diperkuat. Untuk itu peserta monev berasal dari Camat, Kasi Ekbang, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta manager Bumdes.
Sementara pada kegiatan monev yang berlangsung Kamis (20/6) di kecamatan Empang, Kabag Ekonomi Setda Sumbawa – Irene Silviani menyampaikan, sejak 2017 Pemkab Sumbawa telah menggulirkan dana senilai Rp 25 M yang meliputi 126 desa. Sehingga melalui kegiatan monev yang difasilitasi oleh Kompak, pihaknya ingin mengetahui dampak program Krabat, apakah sudah tepat sasaran serta apakah perlu dilakukan revisi terhadap regulasinya. ‘’Kami akan membangun sistem informasi terhadap pengelolaan Krabat. Oleh karena itu sebelum diaplikasikan sistem tersebut maka perlu dilakukan perbaikan terhadap tim pengelolah Krabat di lapangan seperti Badan Usaha Milik Desa, sehingga apabila proses penyaluran Krabat tidak berjalan maka informasi tidak terisi,’’ pungkasnya. (PSg)
