Sumbawa, PSnews – Dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Demikian disampaikan Bupati Sumbawa HM Husni Djibril dalam sambutannya pada kegiatan dimaksud, Selasa (18/12/2018) di aula H. Madilaoe ADT lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa.
Dibangunnya SLRT untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif. Sistem layanan ini telah berjalan cukup baik dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.
Terhadap hal itu, Bupati minta semua pihak dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat miskin/rentan dengan focus program dan tepat sasaran, sehingga penyelenggaraan SLRT semakin mampu memperkuat hubungan jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan target penurunan angka kemiskinan 2 persen setiap tahun.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Sumbawa – Tri Karyati melaporkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan selain dapat tersosialisasinya SLRT bagi seluruh peserta baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, juga adanya pemahaman bagi stakeholder/unsur pelaksanaan SLRT tentang lembaga layanan terpadu bagi masyarakat miskin, rentan dan mengelola keluhan-keluhan masyarakat untuk direkomendasikan ke lembaga/instansi terkait, terlaksananya verifikasi data kemiskinan yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT), serta peningkatan aksebilitas masyakat miskin/rentan terhadap program-program perlindungan sosial. (PSg)
