Sumbawa, PSnews – Sebagian besar Fraksi di DPRD Sumbawa memberikan apresiasi terhadap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kalinya dari BPK RI kepada Kabupaten Sumbawa, atas laporan pengelolaan keuangan daerah. Bahkan ada pula Fraksi yang mempertegas kalau raihan itu merupakan hasil kerja dari Pemerintahan sebelumnya.
Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Hanura – Akhmad Junaidi dalam sidang paripurna Kamis (5/7/2018). Pihaknya menilai secara adminstratif, realisasi penggunaan anggaran sudah tidak memiliki persoalan apapun, karena sudah melalui proses audit BPK, sebagaimana hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sehingga Fraksi Hanura memberikan apresiasi yang besar terhadap hasil tersebut yang telah diraih selama 6 tahun berturut-turut. ‘’Secara politik, Bupati melakukan akuntabilitas publik di panggung paripurna, seperti yang sedang kita laksanakan hari ini. Tentu kami juga harus menyampaikan kepada masyarakat, bahwa apa yang diraih dari hasil pembangunan baik fisik teknis maupun non-fisik di tahun 2017 tersebut, merupakan hasil dari perencanaan di tahun sebelumnya, termasuk perolehan hasil opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting kami sampaikan agar ke depan kita semua memiliki pemahaman bahwa, tidak ada pembangunan yang berdiri sendiri dalam satu kekuasaan, atau awal proses ini kita tidak berada dalam ruang yang hampa atau kosong. Tapi kita memulai dengan melanjutkan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Artinya, semangat yang ingin kami sampaikan dalam pandangan politik Fraksi kami ini adalah, bahwa kita masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang sangat rea ila (memiliki rasa malu yang besar atau memiliki tenggang rasa yang tinggi), sehingga apa yang disampaikan tentu berlandaskan kejujuran, penuh welas asih dan memiliki rasa terima kasih yang tinggi terhadap sanak family atau orang lain yang memiliki jasa atau telah berbuat baik. Jadi, mari kita bangun budaya cinta kasih dan saling menghargai, jauhkan budaya balas dendam, karena kekuasaan yang dibangun dengan budaya yang baik, Insyaa Allah hasilnya akan baik,’’ ujarnya.
Sementara juru bicara Fraksi PDIP – Junaidi menilai pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017 secara umum sudah berjalan baik. Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan NTB yang telah mengeluarkan opini WTP. Bahkan mendukung langkah Pemda Sumbawa yang akan datang mampu meraih “wtp tanpa tp” (wajar tanpa pengecualian tanpa temuan pemeriksaan). ‘’Fraksi Partai Golkar mengapresiasi Pemkab Sumbawa secara keseluruhan atas tetap menyandang gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk yang keenam kalinya. Bahkan sependapat dengan penjelasan Bupati bagaimana kedepan Kabupaten Sumbawa bisa menyandang gelar wajar tanpa pengecualian tanpa temuan pemeriksaan (WTP tanpa TP),’’ kata juru bicara Fraksi Golkar M Berlian Rayes.
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi PPP – Ismail yang mengapresiasi Pemda atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. ‘’Fraksi PAN memandang telah banyak capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan TA 2017 dengan opini WTP dari BPK RI. Atas laporan tersebut, maka kami Fraksi PAN mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh satuan perangkat daerah baik secara kolektif, semoga di tahun-tahun ke depan Kabupaten Sumbawa lebih maju dan sejahtera sebagai harapan bagi warga masyarakat,’’ kata juru bicara Fraksi PAN – H Mustajabuddin.
Begitu pula juru bicara Fraksi Nasdem – Bunardi, juru bicara Fraksi Demokrat – Budi Kurniawan dan juru bicara Fraksi Bintang Keadilan – Adizul Syahabuddin, yang mengapresiasi Pemda Sumbawa atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sehingga berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK RI perwakilan NTB. (PSg)
