Sumbawa, PSnews – Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas) tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa pada Rabu (7/3). Kedatangan mereka disambut Wakil Bupati Sumbawa di Aula H Hasan Usman lantai I kantor Bupati Sumbawa.
Dalam kegiatan itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial – Vivi Yulaswati mengatakan, tujuan kunjungan monitoring ini untuk melihat pencapaian, kendala, permasalahan dan inovasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa. Yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan intervensi program, dan menggunakan metode swakelola. Monitoring dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder tingkat Kabupaten, dalam hal ini Wakil Bupati Sumbawa, Instansi terkait, manager Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), serta stakeholder Kecamatan dan desa. ‘’Kunjungan monitoring ini juga untuk melihat kemungkinan integrasi Program SLRT dengan Adminduk, Sistem Informasi Desa (SID) untuk informasi peluang bekerja (job information). Tim monitoring dari Bappenas dan KOMPAK selanjutnya melakukan peninjauan lapangan di Desa Motong Kecamatan Utan,’’ tuturnya.
Sementara Wabup Sumbawa – H Mahmud Abdullah memaparkan, inisiatif pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak Oktober 2016, mencakup 60 desa dari 165 desa/kelurahan di 7 kecamatan yang ada, dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi NTB sebesar Rp. 295.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tali asih supervisor sebanyak 6 orang, fasilitator 60 orang, pengadaan server 1 unit, laptop 7 unit dan tablet 60 unit.
Ditambahkan, pada 2017 dan 2018, operasional SLRT dilanjutkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 1.024.801.400. Anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan gedung sekretariat SLRT pada tahun 2017. Pada Oktober 2017 Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan implementasi SLRT dari Kementerian Sosial, sehingga dilakukan perluasan-perluasan ke seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa yang melibatkan pelaksana SLRT. Pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). ‘’Terkait permasalahan dan kendala dalam implementasi, mekanisme dan standar pengelolaan data dan penanganan belum terintegrasi maksimal, mekanisme evaluasi dan pemanfaatan penanganan belum terintegrasi antar pemangku kepentingan dan aliran data dan informasi antar pemangku kepentingan belum terstandarkan,’’ demikian Wabup. (PSg)
