Sumbawa, PSnews – Pemkab Sumbawa menggelar konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah menyatakan, Pemerintah Pusat menekankan agar program pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah wajib melibatkan masyarakat sejak proses perencanaan, karena pembangunan harus berangkat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
‘’Kita mendorong agar proses-peroses selanjutnya dari rencana kerja Pemerintah Daerah ini dapat secara konsisten dan kontinyu melibatkan peran serta masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar semangat gotong royong yang menjadi landasan dari sisi pembangunan dijalankan secara komplit,’’ tutur Haji Mo Selasa (13/2/2018).
Sesuai tema pembangunan daerah Tahun 2019 yaitu pemerataan pembangunan, pengembangan investasi produk unggulan serta penguatan sistem inovasi daerah menuju Sumbawa hebat dan bermartabat, Wabup ingin mendorong partisipasi aktif dari perangkat daerah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan untuk menjadi garda terdepan pelayanan publik, untuk senantiasa mendorong percepatan pemerataan pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan.
Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD) sedang dan terus konsisten melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan, sehingga data penduduk miskin di kabupaten Sumbawa dapat lebih akurat dan up-to-date. ‘’Pemerintah Kecamatan saya minta dapat mengkoordinasikan soal data ini. Ternayta dari laporan yang saya terima dari TKPKD, mana camat yang ikut terlibat disini kelihatan data yang ada. Sementara kecamatan yang kadang-kadang melepaskan ini kepada kepala desa malah kadang-kadng lebih banyak penduduk miskin daripada jumlah penduduk, itukan tidak mungkin,’’ tandasnya.
Disampaikan pula partisipasi yang sama juga diharapkan dalam mendorong geliat inovasi sampai ke tingkat desa, melalui lomba inovasi daerah agar lebih akseleratif pada Tahun 2019. Karena menurut Wabup, sistem inovasi daerah dapat melahirkan inovasi-inovasi yang dapat berkompetisi di Tingkat Provinsi maupun Nasional.
Sebelumnya Kepala Bappeda Sumbawa H Iskandar D MEc.Dev dalam laporannya mengatakan, konsultasi publik diikuti 200 peserta, yang terdiri dari Pimpinan OPD, unsur LSM, Ormas, Akademisi, dan Pelaku Ekonomi. Output yang diharapkan berupa masukan dari pemangkunkepentingan untuk penyempurnaan rancangan Awal RKPD Tahun 2019.
Terkait dengan penyelenggaraan forum ini, perlu kita cermati bersama bahwa dalam rangcangan awal ini telah kita merumuskan lima prioritas pembangunan daerah. Pertama peningaktan kualitas SDM melalui pemantapan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, termasuk bidang infrastruktur, dan pengurangan angka kemiskinan. Kedua pemerataan pembangunan dari peningkatan konektifitas infrastruktur wilayah. Ketiga pengembangan pariwisata, kebudayaan dan lingkungan hidup. Keempat pengembangan produk pengembangan daerah, peningkatan kapasitas UMKM dan realisasi investasi. Kelima peningkatan pelayana publik dan inovasi melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemeirntahan daerah dan desa. ‘’Jadi diprioritas ini sudah termaktub muncul kata desa. Karena memang regulasi yang terbit diakhir tahun 2017 itu lebih banyak menyarankan tentang pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan di desa,’’ demikian Ande. (PSg)
