Sumbawa, PSnews – Aksi yang dilakukan ratusan perawat sukarela se-Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Gerakan Perawat Nasional Honorer Indonesia (GPNHI) pada Senin (18/12/2017), mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah. Menurutnya, Pemda tidak bisa langsung mengambil keputusan untuk memenuhi tuntutan para perawat. Sebab, ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu oleh Pemda.
‘’Kita lihat kemampuan keuangan daerah dulu. Kondisi keuangannya kita lihat APBD, masih mampu atau tidak kita. Walaupun kita naikkan, tapi kalau keuangan tidak mampu, bagaimana cara kita?’’ ujar Haji Mo – panggilan akrab Wabup kepada wartawan Selasa (19/12/2017).
Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan, dimana saat ini sudah tidak ada lagi pengangkatan untuk tenaga honor maupun tenaga kontrak daerah. ‘’Sudah tidak ada pegawai kontrak daerah. Tidak berani lagi kita angkat,’’ tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan perawat sukarela se Kabupaten Sumbawa menggelar aksi dan hearing di DPRD Sumbawa. Dalam tuntutannya, mereka meminta insentif yang layak dan disesuaikan dengan tanggungjawab, tenaga sukarela diperioritaskan menjadi CPNS, meminta adanya perlakuan yang sama atara perawat honorer yang bekerja di Rumah sakit dengan yang bekerja di puskesmas. Sebab, penghasilan tenaga perawat honorer di puskesmas insentifnya jauh dibawah UMK, sementara besaran tanggung jawab keselamatan pasien yakni selama 24 jam. (PSg)
