Sumbawa, PSnews – Cukup tinggi jumlah lulusan dari sekolah kesehatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tidak hanya lulusan dari sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa, tapi juga lulusan dari sekolah luar daerah. Namun keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan tidak didukung dengan fasilitas umum di sektor kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, seperti rumah sakit, Puskesmas dan lainnya. Ditambah lagi tidak meratanya jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas milik Pemkab Sumbawa antara di dalam kota Sumbawa Besar dengan daerah terpencil.
Apalagi moratorium penerimaan ASN (Aparat Sipil Negara) masih diberlakukan pemerintah pusat sehingga mereka terpaksa mengabdi dengan sukarela agar ilmu yang diperoleh selama sekolah tidak hilang.
Dengan adanya masalah tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing bersama Managemen Akademi Perawat (Akper) Samawa, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumbawa, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa pada Selasa (1/8/2017).
Direktur Akper Samawa – Umar Hasani mengungkapkan, hingga saat ini Akper sudah mewisuda sekitar 646 orang. Dari jumlah itu, ada sekitar 560 yang menjadi tenaga sukarela, ada pula yang menjadi tenaga kontrak serta ada yang melanjutkan study ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk 12 orang bisa bekerja di luar negeri sebagai perawat. “Jumlah perawat di Kabupaten Sumbawa yang sempat kami data sebanyak 1.095 orang. Masalah yang kami analisa, perawat belum merata di fasilitas milik Pemerintah. Sehingga terjadi keterbatasan di daerah terpencil,’’ terangnya.
Untuk itu, pihaknya menawarkan tiga solusi agar lulusan kesehatan khususnya perawat bisa mendapatkan pekerjaan. Seperti dalam UU ASN ada kesempatan Pemda untuk mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sejauh ini pihaknya sudah berusaha melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk siapkan tenaga kerja ke luar negeri dengan jalur formal. Serta di UU Keperawatan nomor 38 tahun 2014 tentang praktik mandiri perawat, jadi mereka punya kewenangan untuk melakukan praktik.
Begitu pula dengan Ketua IBI Sumbawa – Umi Kalsum yang mengungkapkan jumlah seluruh anggota bidan di Sumbawa sekitar 795 orang. Dengan status PNS 172 orang dan belum lama ini ada yang masuk CPNS untuk bidan sebanyak 150 orang, yang tadinya dari PTT. Serta sebanyak 473 orang tenaga sukarela. “Dari tahun ke tahun jumlah bidan selalu bertambah. Sementara lapangan pekerjaan terbatas. Apalagi lulusan cukup tinggi. Sehingga bagaimana caranya agar bidan kedepan bisa bekerja sesuai kompetensi yang cukup. Kami dari IBI berhrap ke Komisi IV, agar kedepan bisa diperjuangkan sebuah kebijakan, membuka ruang untuk PTT dan lainnya. Karena saya yakin ada peluang untuk buka tes PNS. Selain itu kami juga harap bisa dibuka untuk di luar negeri, kalau di dalam negeri tidak memungkinkan. Ada juga bidan praktik mandiri. Tapi kompetensi bidan harus dijaga, baik melalui pelatihan, pembinaan, dan lainnya,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris BKPP Sumbawa – Abdul Aziz membeberkan, kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Sumbawa sekitar 1.944 orang, baik perawat, bidan, dokter serta lainnya. Sementara yang tersedia hanya 763 orang, sehingga Sumbawa masih kekurangan sekitar 1.181 orang.
Anggota Komisi IV – Andi Rusni yang memimpin pertemuan didampingi Ahmadul Kusasi, Basaruddin, dan Zulkarnain, akhirnya mengeluarkan rekomendasi yakni, meminta Dinas terkait memberlakukan pemerataan tenaga kesehatan di Puskesmas yang ada, terutama di daerah terisolir. Meminta Dinas Kesehatan melakukan penertiban terhadap penerimaan tenaga kesehatan, artinya itu harus dilakukan satu pintu melalui Dinas, dan tidak boleh ada penerimaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas. Pihaknya berharap agar digencarkan sosialisasi terkait keterbukaan peluang kerja baik didalam maupun diluar daerah, bahkan diluar negeri. Serta pihaknya secara bersama-sama untuk mendorong BKN untuk segera melahirkan Peraturan Pemerinah yang mengatur tentang P3K. “Itu empat rekomendasi yang kami cetuskan. Cuma yang menjadi catatan, apa yang menjadi harapan pada point pertama dan kebua, bukan berarti kami menutup keran. Karena selama ini terus terang banyak sekali lulusan tenaga kesehatan, tapi tidak dibarengi dengan fasilitas publik yang bisa menampung mereka untuk bekerja,’’ pungkasnya. (PSg)
