Wacana Normalisasi Sungai Empang Tak Kunjung Direalisasi

Minggu ini saya menghabiskan waktu di kampung halaman, Empang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya hendak melakukan observasi kebahasaan di pesisir timur Sumbawa, sekitaran Teluk Saleh. Meski tugas ini telah rampung sejak dua hari yang lalu, namun saya memilih untuk menetap beberapa hari demi melepas rindu dengan keluarga.

Tinggal di kampung halaman memang menyenangkan. Ada selapis kebahagiaan saat berada di tengah-tengah orang tercinta. Ada banyak pula kenangan manis dimasa kecil untuk dikenang kambali. Desa merekam semuanya dengan baik disetiap sudut. Namun dibalik semua itu, selalu saja ada kegetiran saat menyaksikan sekelebat pemandangan sekitar. Banyak hal yang berubah. Sejak modernisasi dan perekenomian berbasis di kota-kota, pembangunan di desa seperti diabaikan.

***

Pagi itu, saya bertemu seorang tetangga yang berprofesi sebagai petani. Ia tengah merokok di teras rumah, sambil memandang sungai yang serupa lautan sampah. Seperti biasa, lelaki itu sangat ramah saat saya menyapanya. Ia kemudian bercerita tentang lalu lalang petugas proyek yang memotret keadaan sungai itu namun hingga kini tak jua terealisasikan pengerjaannya.

Ia mengungkapkan satu kepingan realitas yang tengah dihadapi warga bantaran sungai. Katanya, sungai itu beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah. “Mungkin karena letaknya yang strategis” tambahnya. Sebagai orang yang lahir dan besar di kampung, saya sudah terbiasa dengan fenomena seperti ini.

Lelaki itu terus bercerita. Beberapa waktu lalu, warga kami dilanda banjir hingga dua kali berturut-turut. Penyebabnya tentu saja karena kondisi hutan yang tak lagi lebat karena maraknya pembalakan liar, ditambah lagi timbunan sampah yang berpotensi menyumbat aliran sungai. Sejumlah wakil rakyat juga berdatangan memberi bantuan saat itu, tapi tak banyak solusi yang mereka berikan tentang bagaimana gerak pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah serupa agar tak terjadi lagi dikemudian hari.

Ia kemudian melucuti saya dengan banyak pertanyaan. Kenapa pemerintah tidak menyediakan tempat pembuangan akhir yang layak bagi masyarakat? Kenapa tak ada regulasi yang mengharuskan setiap warga untuk menampung sampah-sampah itu didepan rumahnya, lalu setiap seminggu sekali petugas kebersihan akan mengangkutnya untuk kemudian dibawa ketempat pembuangan akhir? Kenapa begini, kenapa begitu?

Di ujung pembicaraannya, ia membincang dana desa yang luar biasa jumlahnya itu. Katanya, kenapa dana desa justru lebih banyak berkutat pada pembangunan rabat beton? Kenapa dana itu tidak dipergunakan untuk melakukan pengerukan sungai saja? “Saya takut kalau-kalau terjadi banjir yang lebih besar lagi” ungkapnya. ***