Sumbawa, PSnews – Ada puluhan rumah penduduk hanyut akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu. Saat ini Pemkab Sumbawa sedang melakukan pendataan kembali untuk membuat rencana pembangunan rumah warga yang akan direlokasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Sumbawa – Rasyidi pada Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saay berkunjung ke Kabupaten Sumbawa Selasa (7/3/2017). Sesuai SK Bupati Sumbawa, masa transisi untuk pendataan akibat banjir ini dilakukan selama tiga bulan. Pada masa tanggap darurat sebelumnya, jelas Sekda, tim verifikasi dan validasi data korban banjir di Kabupaten Sumbawa sudah melakukan pendataan terhadap para korban banjir yang rumahnya hanyut. Hasilnya diketahui ada 81 rumah warga yang hanyut dan semuanya berada di bantaran sungai. “Masyarakat yang terkena dampak banjir pada bulan lalu sekitar 49.000 orang, kemudian yang harus mengungsi sekitar 3.000 orang. Dari semua kejadian itu diperkirakan kerugian sekitar Rp 144,541 miliar,’’ terang Sekda.
Sedangkan untuk pembangunan kembali rumah penduduk yang rusak sedang dilakukan pendataan detail di lapangan, sehingga jelas nanti siapa dan dimana orangnya yang rumahnya hanyut. Selain itu, Pemda juga sedang menyiapkan lokasi-lokasi baru dengan pengadaan tanah di beberapa tempat untuk rencana relokasi warga yang rumahnya hanyut. “Manakala ada bantuan pembangunan rumah baru dari Pusat, tidak semua yang hanyut ini bisa dibangun di tempat semula, sehingga perlu relokasi,’’ paparnya.
Disamping mendapat rumah baru, warga yang kehilangan tempat tinggal juga sudah diusulkan untuk mendapatkan jatah hidup (Jadup) selama satu tahun ke Kementerian Sosial RI.
Selain warga yang rumahnya hanyut, lanjut Sekda, Pemda juga telah mendata sekitar 2.000 hektar lebih lahan pertanian yang diperkirakan puso dan sudah tidak mungkin tanamannya bisa berkembang. Terhadap hal ini sudah diusulkan untuk mendapat bantuan bibit. Meski demikian kondisi masyarakat saat ini belum memiliki biaya untuk mengolah dan menanam. Sehingga petani yang lahannya terancam puso juga akan diupayakan menjadi sasaran Jadup. “Ini kita diskusikan manakala ini nanti mampu diberikan bantuan oleh Pusat. Saya fikir ini juga bisa menjadi sasaran Jadup, karena rata-rata masyarakat kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengolah, walaupun ada kesiapan benih dari Pemerintah,’’ ujar Rasyidi.
Terhadap rencana relokasi rumah warga, Wakil Ketua DPR RI – Fahri Hamzah meminta daerah untuk segera mengusulkan relokasi besar-besaran ke Pemerintah Pusat mumpung anggarannya masih ada. “Khusus daerah terdampak, ini perlu kita buat Perda segera. Bila perlu segera relokasi besar-besaran, mumpung Pemerintah Pusat memiliki anggaran untuk relokasi sekarang. Sehingga seluruh sungai bisa bersih dari pemukiman,’’ pungkasnya. (PSg)
