Sumbawa, PSnews – Pelaksanaan program cetak sawah baru di wilayah Kabupaten Sumbawa tahun 2016 ini molor dari jadwal sebelumnya yang direncanakan tuntas hingga akhir September, namun di lapangan pekerjaannya belum mencapai 100 persen.
Kondisi ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa – Talifuddin kepada Pulau Sumbawa News, Selasa (27/9/2016). Dari total 2.700 hektar luas keseluruhan cetak sawah baru yang dikerjakan baru mencapai 83 persen. Sedangkan sisanya sekitar 391 hektar lagi belum dituntaskan.
Dijelaskan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yakni kurang tersedianya alat berat. Sebab, saat ini sejumlah proyek pembangunan di daerah sedang berjalan, yang juga menggunakan alat berat. “Kurang alat berat. Makanya ini belum bisa tuntas,’’ terangnya.
Terhadap hal itu, akan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaannya. Bahkan, Kepala Pelaksana lapangan program cetak sawah baru sudah melayangkan surat ke Dinas, yang meminta perpanjangan waktu pengerjaan. “Kami belum bisa pastikan berapa lama waktu perpanjangan yang akan diberikan, karena kami harus ketemu dengan Kepala Pelaksana Lapangannya dulu. Tapi kami yakin, satu bulan cukup untuk menyelesaikan program itu,’’ pungkasnya.
Seperti diketahui Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari 9 provinsi di Indonesia yang masuk dalam wilayah kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan TNI AD mengenai pelaksanaan program Cetak Sawah Baru sejak Januari 2016. Dalam perjanjian itu, jajaran TNI AD sanggup mencetak sawah baru dan prajurit TNI-AD menjadi pendamping petani dalam menjamin upaya terwujudnya swasembada pangan.
Dalam rangka keberlanjutan program tersebut TNI AD melalui Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad) membentuk sembilan Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap) yang melibatkan seluruh satuan Zeni TNI AD, dengan menggunakan 368 unit Excavator, 110 unit Doozer, 6 unit Dump Truck, 2 unit Jhonderre dan 1 unit Ponton. Zeni TNI AD Program Cetak Sawah tahun 2016 ini digelar di sembilan Provinsi, yaitu Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung, terdiri dari 52 Kabupaten dan 4 Distrik dengan target berjumlah 68.615 Ha. Sementara untuk daerah yang mendapat target luasan terbesar berada di Provinsi NTB seluas 14.770 Ha. (PSg)
