Sumbawa, PSnews – Sidang paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang APBD TA 2016, Kamis (1/9/2016) diwarnai aksi protes dari sejumlah anggota Dewan yang hadir. Mereka menilai, salah satu pernyataan Fraksi Nasdem dalam pemandangan umumnya telah membuat ketersinggungan bagi anggota.
Seperti yang disampaikan Anggota Fraksi Bintang Keadilan – Salamuddin Maula dalam interupsinya kepada Pimpinan sidang. Ia mengaku tersinggung terhadap penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Nasdem. Terutama terkait pernyataan soal pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Hal ini menurutnya tidak benar, karena menurutnya tupoksi Anggota DPRD hanya tiga yakni terkait legislasi, budgenting, dan pengawasan. “Apa yang telah dibacakan oleh Fraksi Nasdem tentang pengeolaan dan yang dilakukan oleh Anggota DPRD, itu kami sangat tersinggung. Untuk itu kami meminta kepada Badan Kehormatan lembaga ini untuk memanggil Anggota Fraksi Nasdem itu supaya tidak melakukan fitnah-fitnah terhadap lembaga ini,’’ tukas Jalo – panggilan akrabnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Gerindra – Andi Rusni yang juga merasa tersinggung dengan isi Pemandangan Umum Fraksi Nasdem. “Kami juga merasa tersinggung. Apalagi saya secara pribadi di Badan Anggaran tidak pernah ada anggaran khusus bagi Anggota DPRD yang dikelola sebesar Rp 250 Juta. Tidak ada itu. Yang ada adalah memperjuangkan apa yangg menjadi aspirasi masyarakat. Silahkan ditelusuri kemana arahnya, di Dinas mana dana itu. Apakah dia mengucur ke desa atau apa, silahkan ! Kalau khusus dikelola oleh Anggota DPRD, ini salah sekali. Tolong juga teman-teman di Fraksi Nasdem harus melihat dulu apa yang dibacakan. Karena paripurna ini disaksikan oleh publik, telinga yang mendengar sekian banyak. Kalau salah ditafsirkan, maka ini menjadi bumerang, seolah-olah itu benar dilakukan oleh Anggota DPRD. Ini penegasan kami kepada Pimpinan untuk memanggil Anggota dan Staf Ahli Frasksi Nasdem,’’ tandas Andis – panggilan akrabnya.
Mendengar masukan tersebut, Pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Sumbawa – L Budi Suryata menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya meminta Sekretariat DPRD untuk membuat pertemuan antara Anggota dan Staf Ahli Fraksi Nasdem bertemu dengan Pimpinan. “Terima kasih atas kritik dan sarannya kepada lembaga ini. Dalam waktu dekat dan sesegera mungkin kami minta Sekretariat DPRD untuk Fraksi bersama staf ahli Partai Nasdem bertemu dengan Pimpinan,’’ tuturnya.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi Nasdem – Edi Syarifuddin dalam pemandangan umum Fraksinya menyatakan, sebagai wujud kebersamaan dalam membangun dan sebagai wujud kesamaan visi Fraksi Nasdem dan Pemerintah, Fraksi Nasdem menyampaikan kepada Pemerintah agar dana khusus masyarakat yang selama ini diberikan kewenangannya pada Anggota DPRD dapat ditarik kembali, sehingga dapat dialokasikan langsung oleh Pemerintah. Mungkin dengan cara itu sasaran pembangunan menuju visi dan misi Sumbawa hebat bermartabat dapat lebih cepat tercapai. “Fraksi Nasdem dalam hal ini sangat mendukung kerja pemerintah, dan kami ikhlas ketika seluruh anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan dana khusus di DPRD dapat dikelolah oleh Pemerintah, sejatinya dana khusus masyarakat yang pengusulannya melalui Anggota DPRD ataupun Pemerintah memiliki marwah yang sama yaitu sama-sama memfasilitasi masyarakat supaya lebih mandiri, lebih cepat dalam memenuhi infrastruktur dasarnya dan lain sebagainya. Jika demikian marwahnya maka kami menilai tidak ada bedanya dana dikelolah langsung oleh Pemerintah ataupun oleh lembaga DPRD sama-sama untuk kebaikan masyarakat. Dan supaya tidak terjadi double badgeting/penganggaran Fraksi Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah guna mengatur ataupun mengelola dana rakyat tersebut,’’ pungkasnya. (PSg)
