Sumbawa, PSnews – Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di urutan kedua di Indonesia tingkat kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setelah Kota Waringin Barat di Kalimantan Selatan. Hal tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan analisa Bawaslu RI terhadap daerah-daerah dalam menghadapi Pilkada serentak tahun ini.
Menurut Divisi Pengawasan Bawaslu NTB, Bambang Karyono, yang ditemui di Sumbawa Besar, Kamis (26/11/2015) kerawanan NTB dinilai karena banyak aspek, pertama kerawanan dalam hal konflik fisik terutama di Kabupaten Bima dan Lombok Tengah yang menjadi sorotan pusat agar memberikan perhatian khusus di dua wilayah itu.
Kedua sambungnya, sebaran money politik sangat tinggi di NTB dari indeks kerawanan itu, nyaris 1 banding 3 kerawanan money politik. Artinya 1 pemilih pernah didatangi oleh 3 orang timses yang menawarkan money politik.
Ketiga, kerawanan di tingkat penyelenggara dengan indeks 46 persen. Dalam hal ini ada penyelenggara yang bukan manfaatkan lembaga tapi menggunakan kewenangan pribadi yang salah digunakan.
“Terutama di tingkat KPPS. Di beberapa daerah kami juga sudah melakukan deteksi dini. Ada yang komunikasi dan bahkan sampai komunikasi tariff per TPS. Kisarannya Rp 2,5 sampai 3 juta,” ungkapnya.
Dalam persoalan ini sambung Bambang, pihaknya baru sebatas mendeteksi dini terkait komunikasi yang terjalin antar calon penerima uang dengan si pemberi uang money politik.
Oleh Bawaslu NTB, menetapkan strategi khusus untuk menekan persoalan itu. Pertama harus berkoordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara untuk menyiapkan pasukannya di Kabupaten/Kota. Begitu KPU Propinsi juga berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota di tingkat penyelengara agar seluruh pasangan calon yang ada di Kabupaten Sumbawa agar memberikan pembekalan saksi. Karena pembekalan saksi merupakan persoalan utama di setiap momentum pemilu karena secara psikologis tidak langsung bersentuhan dengan calon karena direkrut pada H-2 atau H-3. Artinya mereka tidak punya bekal untuk memperhatikan apa yang ada di TPS, padahal begitu banyak potensi kecurangan yang bisa terjadi.
“Itu sedang kami godok, di 7 Kabupaten/Kota Bawaslu NTB mengadakan program pendidikan saksi. Kemudian juga penguatan pengetahuan dan kapasitas KPPS, PPL dan petugas pengawas TPS,” kata Bambang.
Sehingga diharapkan lanjutnya, Pilkada serentak nanti bisa berjalan berkualitas syaratnya masyarakat harus terlibat dengan kesadaran tinggi. Masyarakat bisa saja menyatakan diri menolak money politik. Agar ke depan Pilkada ini berjalan dengan baik dan tidak ada lagi pengawas karena untuk apa pengawas kalau prosesnya berjalan dengan baik dan masyarakat sudah sadar.
Tetapi kata Bambang, perkembangan politik saat ini sangat menjerumuskan dan cenderung meninggalkan rel-rel demokrasi. Kemudian terjadi pola transaksional. Hal ini perlu digebrak ke depan, dan dengan siapa harus bergerak. (PSb)
