Sumbawa, PSnews – Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kabupaten Sumbawa melontarkan sindirian pada pemerintahan Bupati Jamaluddin Malik dan Wakil Bupati Arasy Muhkan yang melakukan optimalisasi pembangunan jalan di akhir masa jabatan. 
Sindiran ini disampaikan pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbawa terhadap perubahan rancangan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2014 tentang APBD Sumbawa tahun anggaran 2015, Rabu (9/9/2015).
Khusus pembangunan prasarana jalan kabupaten, menurut Fraksi PD, mestinya dapat dioptimalkan pada awal masa jabatan, sehingga perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa melebihi target yang ditetapkan. Pasalnya keduanya memiliki korelasi dan saling berkaitan satu sama lain.
Selain itu, Fraksi PD juga meminta penjelasan dari Pemda terkait keluhan para pengusaha atas penghentian pengiriman 14 truk pengangkut gabah di Pelabuhan Poto Tano. Konon penghentian pengiriman 168 ton gabah tersebut dilakukan oleh TNI AD melalui kebijakan Pemda dengan alasan untuk menunjang program swasembada pangan. Bila gabah-gabah tersebut harus diambil atau dibeli oleh Pemda melalui Bulog, maka Fraksi PD meminta agar harga gabah kering panen dari masyarakat harus dibeli dengan harga lebih tinggi dari yang diberikan oleh para pengusaha. (PSa)
