Sumbawa, pulausumbawanews.net – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (DPKS) melakukan silaturahim resmi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (1/7/2025), bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumbawa.
Pertemuan ini bertujuan mempererat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov., bersama para anggota seperti Yukri HS, A.Ma., Syamsul Hidayat, SE., dan Sri Hastuti Bunardi, A.Md.Pi.
Dari pihak Dewan Pendidikan, hadir anggota periode 2023–2028, di antaranya Ketua Jamhur Husain, Sanapiah, S.Pd., Dr. Sri Rahayu, Dr. Umar, Dr. Suharli, Jhon Kenedi, M.Pd., Sri Wahyu Hidayati, S.Ip., M.Pd., dan Irma Suryani, S.Pd., M.Pd. Tiga anggota lainnya, yakni Zainuddin, SE., Dr. Supriadi, dan Junaida Iriani, S.Pd., berhalangan hadir.
Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Dewan Pendidikan yang aktif menjalin komunikasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan Dewan Pendidikan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Anggota Komisi IV kini dapat lebih memahami tugas dan peran Dewan Pendidikan dalam mendukung sistem pendidikan di daerah,” ujar Takdir.
Senada dengan itu, anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Sukri, mengaku baru mengetahui secara detail tupoksi Dewan Pendidikan dan menyebutnya sebagai lembaga strategis dalam membantu pemerintah. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas sekolah dan kekosongan jabatan kepala sekolah.
Sementara itu, Syamsul Hidayat, SE., dari Fraksi PAN menegaskan dukungan Komisi IV terhadap Dewan Pendidikan.
“Kami siap mensuport kinerja Dewan Pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter anak yang berbudaya dan utuh,” ungkapnya.
Ketua DPKS, Jamhur Husain, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan jajaran pengurus baru kepada mitra kerja legislatif.
“Kami berharap Komisi IV dapat bersinergi dengan Dewan Pendidikan dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan di daerah,” ujar JH sapaan akrab mantan Ketua PWI Sumbawa ini.
Ia juga memaparkan tugas utama Dewan Pendidikan, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan sarana dan tenaga, pengawasan, serta menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah.
Sejumlah permasalahan pendidikan di lapangan juga disampaikan oleh anggota Dewan Pendidikan. Sanapiah, S.Pd., Dr. Sri Rahayu dan Jhon Kenedi, M.Pd., menyoroti kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan serta penempatan guru dan kepala sekolah yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan. “Ada guru agama Islam yang ditempatkan di sekolah yang semua muridnya beragama Hindu,” ungkap Sanapiah.
“Banyak juga sekolah dari hasil monitoring Dewan Pendidikan yang tidak memiliki ruang kelas sehingga satu ruang harus disekat-sekat,” timpal Jhon Kennedi.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyimpulkan beberapa poin penting sebagai rekomendasi.
Pertama, mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk operasional Dewan Pendidikan guna mendukung terlaksana peran, fungsi dan mekanisme kerja Dewan Pendidikan
Kedua, mendesak penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang memperjelas peran, fungsi, dan mekanisme kerja Dewan Pendidikan.
Ketiga, melakukan audit internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Daerah (SPMD) di satuan pendidikan.
Keempat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengangkatan PPPK dan pemerataan guru di wilayah pelosok serta pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong.
Kelima, menyelenggarakan rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dewan Pendidikan guna menyelaraskan program kerja dan kebijakan pendidikan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal terbangunnya komunikasi dan kolaborasi intensif antara legislatif dan Dewan Pendidikan untuk menjawab tantangan serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. (PSz)
