Sumbawa, PSnews – Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril dan H Mahmud Abdullah (Husni-Mo) telah melantik sekitar 993 pejabat struktural lingkup Pemkab Sumbawa pada akhir tahun 2016. Pelantikan itu menyusul adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Syamsul Fikri meminta kepada Pimpinan Daerah agar intens melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya. Terutama dalam mewujudkan janji politik Husni – Mo saat kampanye dulu.
“Harus ada evaluasi berkala terhadap kinerja pegawai. Karena mutasi ini yang dilihat adalah kinerjanya pejabat daerah,’’ tandas Syamsul Fikri yang ditemui Rabu (4/1/2017).
Menurutnya, evaluasi kinerja ini penting dilakukan, mengingat cukup banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan. Dicontohkan rencana relokasi RSUD Sumbawa, pembangunan pasar induk, realiasi kredit tanpa bunga kepada para petani, termasuk program lainnya.
“Bagaimana visi misi politik ini bisa terealisasi, yaitu dengan program-program nyata Pemerintah Daerah. Ada penempatan dan penyegaran baru di OPD. Harapannya dari saya selaku Ketua Komisi I adalah kinerja yang baik, tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan main ASN, loyalitas yang baik, melaksanakan tugas dengan baik, tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,’’ pinta Fikri yang juga mantan Ketua Tim Sukses pasangan Husni-Mo pada Pilkada Sumbawa beberapa bulan lalu.
Saat ini, kata Fikri, para pejabat yang dilantik akhir 2016 lalu ada yang menempati SKPD baru, ada pula yang dikukuhkan pada SKPD yang sebelumnya dipimpin. Sehingga para pejabat ini terutama yang menduduki jabatan Kepala SKPD harus bisa berinovasi dalam bekerja, membuat terobosan-terobosan baru dalam melaksanakan program di SKPD yang dipimpin. Artinya tidak hanya menjalankan tugas rutin sebagai kepala SKPD. Untuk itu, evaluasi terhadap kinerja SKPD ini penting dilakukan.
“Yang objektif waktu evaluasi kinerja itu enam bulan sejak OPD baru. Setelah itu nanti ada analisa jabatan, analisa kinerja yang dilakukan terhadap Kepala SKPD,’’ pungkasnya. (PSg)
