Sumbawa, PSnews – Wakil Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah melakukan Safari Ramadhan di Kecamatan Orong Telu pada Rabu (23/5/2018). Dalam kesempatan itu dikatakan, kegiatan Safari Ramadhan ini untuk mempererat silaturrahim, sekaligus melihat langsung realisasi pembangunan, juga untuk melihat kendala, hambatan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat.
Haji Mo menekankan kepada seluruh Aparatur Pemerintah di Kecamatan Orong Telu, termasuk kepala desa beserta jajarannya agar betul-betul menjalankan tanggungjawabnya, yakni melayani masyarakat dengan ikhlas, melakukan pemberdayaan, dan mengembangkan potensi yang ada secara maksimal. Dari hasil pantauan, kegiatan pelayanan masyarakat dan situasi Kamtibmas di Kecamatan Orong Telu secara umum berjalan dengan baik, aman dan lancar sebagaimana biasanya. ‘’Mudah-mudahan sampai dengan berakhirnya bulan ramadhan dan seterusnya, kondisi ini tetap dapat dipertahankan,’’ tutur Wabup.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan, ruas jalan yang menghubungkan Senawang – Harapan Jaya sepanjang 5 km dan ruas jalan Pelita – Baturotok sepanjang 5 km telah selesai dikerjakan. Selanjutnya dalam tahun ini akan dilakukan pembangunan jembatan desa Sebeok. Berbagai sarana yang dibangun ini tentunya diharapkan dapat membawa perbaikan pelayanan umum bagi masyarakat. Berbagai sarana yang dibangun tersebut tentunya diharapkan dapat membawa perbaikan pelayanan umum bagi masyarakat. ‘’Semua sarana tersebut dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan pada hakekatnya milik rakyat, untuk itu seluruh masyarakat harus turut aktif mengawasi kinerja aparat Pemerintahan di segala bidang demi terwujudnya pembangunan sesuai harapan bersama. Termasuk ikut memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut agar bisa dimanfaatkan secara maksimal,’’ harapnya.
Besarnya jumlah dana desa se-Kecamatan Orong Telu tahun 2018 ini dari pemerintah pusat sebesar Rp. 3.049.734.000,jumlah tersebut belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari ABPD. Besarnya jumlah pendapatan desa tersebut, baik DD, ADD maupun BHPRD tentunya harus sejalan dengan kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, yang diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. (PSg)
