Sumbawa, PSnews – Ratusan perawat sukarela se-Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Gerakan Perawat Nasional Honorer Indonesia (GPNHI) menggelar aksi solidaritas pada Senin (18/12/2017). Selain melakukan konvoi di jalan sambil menyarakan tuntutannya, mereka juga melakukan hearing di DPRD Sumbawa untuk menyampaikan tuntutannya tersebut. Kehadiran mereka di gedung DPRD Sumbawa disambut anggota Komisi IV, yang langsung melakukan hearing. Dalam tuntutannya, mereka meminta insentif yang layak dan disesuaikan dengan tanggungjawab, tenaga sukarela diperioritaskan menjadi CPNS, meminta adanya perlakuan yang sama atara perawat honorer yang bekerja di Rumah sakit dengan yang bekerja di puskesmas. Sebab, penghasilan tenaga perawat honorer di puskesmas insentifnya jauh dibawah UMK, sementara besaran tanggung jawab keselamatan pasien yakni selama 24 jam. ‘’Kami minta kesejahteraan yang layak bagi para perawat sukarela,’’ kata Herman – salah satu perwakilan perawat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa – Ida Rahayu menyatakan, DPRD Sumbawa melalui komisi tekhnis akan memperjuangkannya hak-hak perawat agar lebih manusiawi, termasuk insentif yang sesuai dengan UMK Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.1.400.000 perbulan.
Dijelaskan, saat ini jumlah besaran tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sumbawa sekitar 1.030 orang, dengan jumlah tersebut sangat jelas membebani anggaran daerah. Maka sebagai tindak lanjut permasalahan ini, pihaknya akan membahas kembali dengan para pihak untuk membahasnya, dan pembahasannya direncanakan dalam waktu dekat ini antara Eksekutif dan Legislatif. (PSg)
