Sumbawa, PSnews – Pemkab Sumbawa menentukan sebanyak sembilan prioritas dalam Rancangan APBD 2018. Menyusul pada 2018 merupakan tahun separuh jalan implementasi RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021. Untuk itu Pemda memandang penting lebih mempertajam prioritas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai pendekatan money follow program priority, anggaran mengikuti program prioritas.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2017 tentang RKPD 2018, tema pembangunan daerah tahun 2018, adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pembangunan Infrastruktur, Peluang Investasi Produk Unggulan Dan Inovasi Daerah”. Tema pembangunan tersebut diterjemahkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam kondisi makro ekonomi daerah yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,94 persen, tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 5,85-6,30 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 persen dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 12,73 persen menjadi 10,73 persen.
Sejalan dengan kebijakan money follow program priority tersebut, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril BSc dalam sidang paripurna Senin (31/10/2017) malam menjabarkan terkait prioritas dan usulan anggaran dalam RAPBD 2018. Prioritas pertama yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan melalui 4 program prioritas yaitu program PAUD dan pendidikan masyarakat, program wajib belajar 9 tahun, program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Anggaran untuk program-program direncanakan sebesar Rp.64,568 milyar. Prioritas kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui 7 program seperti program peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, peningkatan sarana prasarana rumah sakit, peningkatan kapasitas sdm, obat dan perbekalan kesehatan, pengarusutamaan gender dan anak, program KB, dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr mandiri. Anggaran yang direncanakan untuk mendukung program-program tersebut sebesar Rp.7,095 milyar.
Selanjutnya prioritas ketiga, percepatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan melalui 9 program prioritas seperti pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan pmks lainnya serta penguatan peran bumdes untuk meningkatkan akses permodalan masyarakat miskin. Untuk mendukung implementasi prioritas ini direncanakan anggaran sebesar Rp. 2,909 milyar. Prioritas keempat, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan mencakup program terkait pengelolaan keuangan daerah, peningkatan dan pengendalian penerimaan daerah, penataan peraturan perundangan, peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, penataan administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan perizinan, optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi, pengembangan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, program terkait kepegawaian daerah, pengawasan, pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, kearsipan daerah, partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta program pertanahan. Usulan anggaran untuk mendukung prioritas ini sebesar Rp.59,091 milyar.
Kemudian Prioritas kelima, pengembangan agribisnis dan peningkatan produksi pangan yang dihendak dicapai melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, program peningkatan produksi hasil peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan budidaya perikanan, program peningkatan produksi, penerapan tekhnologi, pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dan program pengembangan perikanan tangkap. Untuk mendukung program prioritas tersebut diusulkan anggaran sebesar Rp. 7,988 milyar. Prioritas keenam, pengembangan produk unggulan daerah dan investasi mencakup pogram-program seperti pengembangan STP, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dengan usulan anggaran sebesar Rp.1,496 milyar.
Selanjutnya prioritas ketujuh, peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah mencakup 12 program prioritas seperti program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, lingkungan sehat perumahan, pelayanan angkutan, pengembangan teknologi informatika dan pengembangan wilayah transmigrasi. Untuk mendukung program prioritas tersebut diusulkan anggaran sebesar Rp. 19,046 milyar. Prioritas kedelapan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kearifan lokal. Untuk mendukung program prioritas tersebut diusulkan anggaran sebesar Rp.5,685 milyar. Serta prioritas kesembilan, pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Untuk mendukung program prioritas tersebut diusulkan anggaran sebesar Rp. 3,310 milyar. (PSg)
