Sumbawa, PSnews – Kewenangan dalam hal pengawasan laut di wilayah Provinsi NTB saat ini ada ditangan Pemerintah Provinsi. Sementara kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten hanya sebatas koordinasi. Namun Pemkab Sumbawa memiliki cara lain untuk menjaga perairan di wilayah Kabupaten Sumbawa, dengan memberdayakan masyarakat melalui budidaya hasil laut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa – Dirmawan kepada wartawan mengatakan, pihaknya menginginkan budidaya hasil laut seperti budidaya ikan, rumput laut dan lainnya itu terus dikembangkan. Dengan pengembangan budidaya ini, masyarakat bisa sekaligus menjadi pengawas di laut.
Dilanjutkan, sejauh ini oknum pelaku ilegal fishing lebih sering menjalankan aksinya di titik-titik yang sepi dari nelayan. Sehingga budidaya hasil laut oleh masyarakat nelayan dinilai sangat penting. ‘’Kenapa ini kita harus kembangkan, karena dengan budidaya ini masyarakat bisa sebagai Polisi di laut. Dengan banyaknya orang budidaya di laut, maka laut ini akan semakin ramai,’’ tuturnya.
Selain upaya melalui budidaya tersebut, pihaknya juga intens membangun koordinasi dan komunikasi dengan Pemprov NTB, dalam hal pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. ‘’Kita juga tetap berkoordinasi dengan Provinsi. Karena sekarang kewenangan pengawasan ini ada di Provinsi,’’ ujarnya.
Sementara terhadap indikasi perairan Sumbawa yang dimasuki kapal dari luar negeri, seperti yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI – Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu, Dirmawan menyatakan sejauh ini indikasi tersebut belum ada. Hanya saja pihaknya tetap harus mewaspadai hal itu. ‘’Saya kira sejauh ini belum ada indikasi perairan kita ini diganggu oleh nelayan dari luar. Tapi harus tetap waspada,’’ pungkasnya. (PSg)
