Sumbawa, PSnews – Ada beberapa kasus terkait penggunaan dana desa yang saat ini sedang dalam penanganan Kejaksaan dan Kepolisian, menyusul adanya laporan masyarakat di masing-masing desa. Tak pelak, kondisi ini pun menjadi sorotan Komisi I DPRD Sumbawa yang membidangi aparatur.
Kepada wartawan, Ketua Komisi I – Syamsul Fikri menyatakan, transparansi publik untuk dana desa itu wajib dilakukan oleh masing-masing desa. Bahkan sejak dana desa diluncurkan oleh Pemerintah, DPRD sudah mengingatkan Kepala Desa dan perangkatnya untuk berhati-hati dalam pengelolaan dana desa. Tindakan kehatai-hatian itu penting agar tidak terjadi permasalahan yang berujung pada masuknya laporan masyarakat ke aparat hukum. “Kami di DPRD bagian pengawasan sudah mewanti-wanti terhadap penggunaan ADD tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tanpa melihat Komisi I, tapi kolektif anggota DPRD. Sehingga harapannya transparansi publik yang dilakukan oleh Kades sebagai pengguna anggaran betul-betul dapat dijamin tentang penggunaan anggaran yang pro terhadap masyarakat,’’ tukasnya.
Saat ini pihaknya tetap melakukan pengawasan di lapangan. Bahkan juga sempat menerima pengaduan dari masyarakat yang meminta dilakukan hearing, seperti kasus dana desa di Desa Lape. Namun pihaknya juga mendapat informasi kalau ada beberapa desa lainnya yang juga dilaporkan masyarakat terkait pengelolaan dana desa ini.
Untuk program di Desa, lanjut Fikri, itu ada musyawarah yang dilakukan Pemerintah Desa bersama BPD dan pihak terkait lainnya. Disini, BPD pun memiliki fungsi pengawasan. Sehingga ketika suatu proyek sudah ditetapkan untuk masuk dalam program pembangunan Desa, maka saat pelaksanaan harus transparan, salah satunya memasang papan proyek. “Saya berharap Inspektorat dan Dinas PMD untuk mengawaasi hal ini. Bila perlu dikala ada indikasi pelanggaran, panggil oknum Kades, berikan pembinaan sebelum berlanjut melakukan kekeliruan dan kesalahan. Kalau tidak bisa diberikan pembinaan, maka tidak ada salahnya diberikan sanksi yang berat,’’ pungkasnya. (PSg)
