Mataram, PSnews – Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi NTB belum lama ini. Kedatangan para wakil rakyat Jateng ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan H Abdul Hadi, serta sejumlah anggota dewan. Kunker itu bertujuan untuk mengupas tahapan-tahapan pembahasan anggaran yang hampir sama di semua daerah. Selain itu, DPRD Jateng juga ingin mengetahui bagaimana DPRD NTB mengelola anggaran ketika ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengatakan tujuan utamanya membahas dan sharing tugas dan fungsi badan anggaran. Selain itu, bagaimana strategi dan kiat-kiat dalam menghadapi pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD dengan aturan yang selalu berubah-ubah. “Di samping itu juga kita membahas bagaimana mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah, khususnya dari komponen pajak kendaran bermotor. Yang mana banyak sekali tunggakan dalam melakukan pembayaran pajaknya,” terangnya.
Pertemuan itu juga menyinggung soal janji Presiden Jokowi yang akan menaikkan kesejahteraan anggota DPRD se-Indonesia. “Perbaikan kesejahteraan ini belum pernah terjadi sejak tahun 2004, baik gaji atau tunjangan,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB – Abdul Hadi menambahkan, DPRD Jawa Tengah turut mempertanyakan solusi sentralisasi ke daerah. Dikatakan, sentralisasi yang dilakukan antara DPRD NTB dengan eksekutif biasanya dikombinasikan berdasarkan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia mencontohkan, program yang menjadi target Pemprov NTB saat ini adalah capaian pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Eksekutif, sambung Abdul Hadi, menawarkan kepada DPRD untuk dilanjutkan kepada konstituen-konstituennya agar ikut dalam pemenuhan target RPJMD tersebut. “Biasanya eksekutif menyampaikan indikator RPJMD kepada DPRD,” demikian kata politisi dari fraksi PKS ini. (PSbo)