Lalu Budi Bantah DPD PDIP Zalimi Husni Djibril

Mataram, PSnews – Dinamika pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbawa tampaknya mulai memanas. Suhu panas ini dimulai dari munculnya isu tentang rencana koalisi PDI Perjuangan dan PKS untuk Pilkada Kabupaten Kota serentak pada pertengahan tahun 2020 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Suhu meradang muncul dari tubuh partai pemenang pemilu yakni PDI Perjuangan. Sementara beberapa waktu lalu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa telah menetapkan satu nama menjadi Bakal Calon Bupati, yakni M Husni Djibril sebagai kandidat petahana. Namun ironisnya, nama yang beredar di media sosial mewakili PDIP bukanlah M Husni Djibril, melainkan Lalu Budi Suryata yang kini menjadi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB. Di dalam banner yang beredar tertera gambar Dewi Noviany (Novi) yang diusung PKS dan Lalu Budi Suryata dari PDIP.

Novi – Budi

Beredarnya banner kedua nama bakal kandidat tersebut sudah tentu mengundang reaksi keras Husni Djibril. Dalam sejumlah media massa lokal, senior PDI Perjuangan itu merasa dizalimi oleh Jajaran DPD PDI Perjuangan NTB karena ada opsi nama lain yang dimunculkan ke permukaan. Hal inilah yang membuat Husni Djibril tidak terima.

Statemen keras dari Husni Djibril ini pun dibantah jajaran DPD PDI Perjuangan NTB melalui Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lalu Budi Suryata. Terkait statement Husni Djibril yang mengatakan dirinya dizalimi oleh DPD PDI Perjuangan NTB serta menuding Budi telah melakukan kebohongan publik adalah tidaklah benar. “Statemen itu hoax,” tegas Lalu Budi Suryata pada wartawan media ini Sselasa (7/1/2020).

Lalu Budi menegaskan, bahwa dirinya tidak berambisi menjadi Bupati atau Wakil Bupati Sumbawa. Sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya mengaku hanya melaksanakan keputusan partai. “Saya tidak punya ambisi jadi bupati atau wakil bupati. Apalagi berpikir, berniat saja tidak. Saya hanya melaksanakan keputusan sebagai kader partai. Sebagai kader, saya harus tegak lurus menjalankan dan mengamankan keputusan partai,” tandas Lalu Budi yang saat ini menjadi Anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024 dari Dapil Sumbawa – KSB ini.

Dia menegaskan, penetapan calon bupati maupun calon wakil bupati yang akan diusung PDI Perjuangan belum final dan masih berproses. Finalisasi keputusan calon adalah kewenangan DPP PDI Perjuangan melalui DPD PDI Perjuangan Propinsi NTB. Untuk itu dalam menindaklanjuti hal tersebut, DPD PDI Perjuangan NTB membentuk DESK Pilkada sebagai langkah awal untuk mengetahui dan merumuskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait Pilkada di NTB. Hasil dari DESK Pilkada tersebut nantinya akan menjadi dasar informasi bagi DPP DI Perjuangan dalam pengambilan keputusan. “Jadi statemen kami mendzalimi itu tidak benar dan mengada – ada. Bagaimana bisa zalim jika keputusan saja belum final, semua masih berproses,” terangnya.

Dari hasil DESK Pilkada nanti, Husni Djibril selaku kader partai pasti akan dipanggil oleh DPP untuk menjelaskan sikapnya. Dia mengatakan, terlalu prematur jika Husni Djibril menuduh DPD Perjuangan NTB berbuat zalim atau prosesnya tidak sesuai prosedur. Sekedar diketahui, secara fakta belum ada pengambilan keputusan yang notabene merupakan ranah kewenangan DPP Partai. “Jadi siapa yang zalim dalam hal ini? Yang menuduh kami zalim inilah sebenarnya yang menzalimi kami. Jadi sebenarnya kami yang terzalimi,” tandas mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014-2019 ini.

Budi mengakui, namanya mulai mencuat di gelanggang kontestasi pencalonan dari hasil pertemuan antara DESK Pilkada NTB dengan tokoh PKS DR Zulkieflimansyah beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan opsi alternatif Novi – Budi. Meski demkian, ia kembali menegaskan, bahwa semuanya masih dalam proses. “Finalisasi ada di DPP PDI Perjuangan,” tutupnya. (PSdhy)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *