Bapemperda Jelaskan 5 Ranperda Usulan Dewan

Sumbawa, PSnews – DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar sidang paripurna terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa (18/6/2019). Dalam kesempatan itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa menjelaskan terkait lima Ranperda usulan Dewan yang sebelumnya sudah disetujui dalam paripurna. Yakni Ranperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Usulan Komisi I). Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Usulan Komisi II), Ranperda tentang Pembatasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu, Berbahaya dan Zat Adiktif Lainnya, serta Ranperda tentang Cagar Budaya (Usulan Komisi IV).

Dalam kesempatan itu, Ketua Bapemperda DPRD Sumbawa – Akhmad Junaidi menjelaskan, Perda Kabupaten Sumbawa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan/atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan sebelumnya, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ruang lingkup dari Ranperda ini yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum desa yang mengatur pemerintahan desa, pembinaan dalam rangka penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa, pembinaan peningkatan kapasitas desa (pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat), pembinaan manajemen pemerintahan desa, serta lainnya.

Untuk Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, secara keseluruhan Ranperda ini terdiri dari 17 Bab dan 44 Pasal.

Kemudian Ranperda tentang Pembatasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu, Berbahaya dan Zat Aditif Lainnya dijelaskan, didalam Perda ini berisi aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Secara keseluruhan Ranperda ini terdiri dari 10 Bab dan 17 Pasal.

Serta Ranperda tentang Cagar Budaya dijelaskan, materi muatan Perda ini membahas ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah tentang cagar budaya. Materi pengaturan berisi ketentuan umum dari substansi peraturan daerah ini, asas, tujuan dan ruang lingkup, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban masyarakat, kriteria cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, registrasi cagar budaya, pelestarian, tim ahli cagar budaya dan pendanaan. ‘’Secara keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya ini terdiri dari 16 Bab dan 83 Pasal,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *