Sumbawa, PSnews – Menyikapi aksi mogok kerja yang dilakukan perawat honorer dan sukarela yang ada di Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua DPRD Sumbawa – Kamaluddin meminta kepada Pemda Sumbawa untuk tidak menutup mata terhadap hal itu. Artinya bisa membuka peluang untuk menjadikan mereka sebagai tenaga kontrak, ketika sesuai dengan aturan maupun kemampuan keuangan daerah. “Pemda sebaiknya jangan tutup mata terhadap perawat sukarela. Bagaimana kiranya bisa memfasilitasi mereka, itu kembali pada regulasinya, kemudian kemampuan keuangan daerah kita,’’ tuturnya kepada wartawan Senin (15/10/2018).
Kalau misalnya nanti ada peluang bagi tenaga perawat sukarela itu dikontrakkan, lanjut Kamal, Pemda harus melakukan seleksi yang tepat. Artinya tidak bisa disamaratakan semuanya. Karena usia mereka bekerja dipastikan bervariatif. ‘’Boleh lah, tapi selektif. Tidak bisa disama ratakan, karena kita punya keterbatasan kemampuan keuangan, misalnya gunakan standar 7 atau 10 tahun sudah bekerja. Jangan baru setahun atau dua tahun lantas disamaratakan. Ini hanya saran ke Pemerintah, itu pun kalau regulasinya memungkinkan dan kalau kemampuan keuangan kita itu bisa. Kalau kita mau bekerja, mau berfikir, kemudian mau kita sisihkan pasti ada,’’ ujarnya.
Meski menurut Kamal perawat merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Namun ia menilai Pemda juga tidak bisa disalahkan, sebab jumlah tenaga perawat di Kabupaten Sumbawa bisa mencapai ribuan orang. Artinya jumlahnya sudah overload.
Dilanjutkan, hasil investigasinya di salah satu puskesmas di Kabupaten Sumbawa, diketahui ada sekitar 57 orang tenaga medis dan paramedis di Puskesmas tersebut. Namun hanya 6 yang PNS, kemudian 12 tenaga kontrak, sisanya sukarela. Belum lagi yang ada di puskesmas lainnya yang juga jumlahnya bervariasi. “Memang awal adik-adik perawat kita mau bekerja tanpa gaji, memang ada secara kontraktual pribadi surat pernyataan, memang ada itu. Saya juga mendorong mereka tetap berkerja, karena ini hubungannya dengan manusia, supaya mereka tidak mati ilmunya. Kemudian supaya mereka terbiasa dengan bekerja, mereka juga bisa dapat link disitu ketika dapat informasi. Memang kita juga tidak bisa salahkan pemerintah. Tapi Pemerintah perlu juga memikirkan mereka. Tanpa adanya mereka, tidak bisa kita berbicara tentang pelayanan kesehatan yang prima ke masyarakat,’’ pungkasnya. (PSg)
