Komisi II Dorong Pemda Lakukan Pendataan Objek Pajak Sarang Walet

Sumbawa, PSnews – Guna mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Pemda Sumbawa untuk selalu mengupdate data obyek dan subyek pajak daerah serta retribusi daerah.

Bahkan, seiring dengan menjamurnya usaha sarang burung walet, Komisi II juga mendorong agar dapat dilakukan pendekatan dan pendataan pada seluruh objek pajak burung walet, dengan bekerjasama dengan paguyuban pengusaha sarang burung walet dan pihak karantina. Sehingga setiap pengiriman sarang burung walet dapat terpantau dan ditarik pajaknya.

Juru bicara Komisi II menyerahlan laporannya pada Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II – I Nyoman Wisma pada sidang paripurna kemarin. Sementara terdahap penataan para pedagang pasar dan pedagang kaki lima, diharapkan ada gebrakan lebih besar dari Pemda Sumbawa. Langkah penertiban Pasar Seketeng yang sempat tertunda dapat dilakukan secara terus menerus, sehingga pasar yang rapi dan nyaman dapat tercipta. Kemudian pendataan dan pendistribusian kartu pedagang atau e – money hendaknya dapat segera dilakukan.

Kemudian terhadap potensi pajak hotel dan restoran, perlu dimaksimalkan melalui sistem kontrol aplikasi online (bil), begitu pula dari restoran beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Sumbawa seperti PT SJR dan yang sejenis dapat ditarik pajaknya. ‘’Terhadap peningkatan PAD dari produk lokal diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membreakdown regulasi berupa Peraturan Bupati terkait dengan beberapa produk unggulan daerah, sehingga potensi PAD dari sektor tersebut benar-benar kita maksimalkan,’’ ujarnya.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Penggunanan Tenun Khas Sumbawa Pada Lingkup Pemerintah Daerah, Komisi II menyambut baik hal tersebut. Karena kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan usaha kerajinan tenun di Kabupaten Sumbawa. ‘’Kami berharap untuk produk lokal lainnya dapat dilakukan afirmasi kebijakan yang serupa. Hal ini dapat diselaraskan dengan keberadaan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM)  yang tahun ini dibangun di wilayah STP Kecamatan Moyo Hulu,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *